Jokowi Tagih Percepatan Peta Jalan Industri 4.0 ke Para Menteri
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menagih implementasi percepatan penerapan peta jalan industri 4.0 kepada para menteri. Pasalnya, akselerasi ini dibutuhkan untuk menghadapi perubahan global yang sangat cepat.
Peta jalan ini sebenarnya telah diluncurkan Jokowi pada tahun 2018 lalu. Demi merealisasikannya, Presiden memerintahkan program ini perlu dilakukan secara jelas, terukur, dan terintegrasi. Makanya Jokowi mengajak anak buahnya berani berubah dengan berbagai lompatan dan langkah-langkah terobosan
“Terutama (karena) datangnya revolusi industri jilid keempat,” kata Jokowi ketika membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9).
(Baca: Industri 4.0 Akan Menambah PDB Indonesia hingga Rp 2.100 Triliun)
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan perubahan dimulai dari memperbaiki regulasi yang tidak sinkron, peningkatan kualitas SDM, serta membangun ekosistem inovasi industri yang baik. Kemudian, peningkatan insentif-insentif untuk investasi di bidang teknologi dan mendesain ulang zona industri.
“Sampai dengan perbaikan alur aliran bahan materialnya,” katanya.
Menurut Jokowi, langkah-langkah perubahan itu harus benar-benar diimplementasikan terutama di lima sektor industri prioritas. Kelima industri itu, antara lain makanan dan minuman, tekstil dan busana, otomotif, kimia, dan elektronik.
Kepala Negara meyakini jika Indonesia berkonsentrasi memperbaiki struktur industri nasional, maka Produk Domestik Bruto (PDB) akan meningkat secara signifikan. Untuk diketahui, total PDB Indonesia sebesar Rp 1.042 triliun pada 2018.
Jokowi juga meyakini perbaikan struktur industri nasional dapat meningkatkan ekspor, investasi, serta lapangan pekerjaan baru. “Bisa menampung lebih banyak lagi tenaga kerja di negara kita,” ucapnya.
(Baca: Menperin Tingkatkan Kerja Sama Industri 4.0 dengan Korea Selatan)
Rapat terbatas hari ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Kemudian, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dan Menteri BUMN Rini Soemarno.
Selain itu hadir Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi M Natsir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Rapat juga dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BPKM) Thomas Lembong, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
