KPK Pertanyakan Izin Penyadapan Tak Berlaku pada Kepolisian dan Jaksa

Penulis: Rizky Alika

Editor: Ratna Iskana

8/9/2019, 18.12 WIB

Rencana penerapan izin penyadapan dianggap upaya pelemahan KPK.

KPK, Revisi UU KPK
Ajeng Dinar Ulfiana|KATADATA
Ilustrasi, gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. KPK mempertanyakan rencana penerapan izin penyadapan dalam revisi UU KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan rencana penerapan izin penyadapan yang hanya diberlakukan bagi institusinya. Padahal, lembaga hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan juga melakukan penyadapan.

Kepala Perancangan Peraturan dan Produk Hukum KPK Rasamala Aritonang menilai aneh rencana penerapan izin penyadapan tersebut. “Semua melakukan penyadapan. Artinya kalau mau diatur, harus diatur sama,” kata Rasamala di kantor Indonesia Corruption Watch, Jakarta, Minggu (8/9).

Dalam rancangan revisi Undang-Undang (UU) KPK, komisi antirasuah tersebut harus mengantongi izin penyadapan secara tertulis dari Dewan Pengawas. Keputusan Dewan Pengawas untuk memberikan atau tidak memberikan izin akan berlangsung dalam 1×24 jam sejak permohonan diterima.

Setelah mendapatkan izin, KPK baru dapat melakukan penyadapan maksimal selama tiga bulan. Setelah selesai, hasil penyadapan harus  dipertanggungjawabkan kepada pimpinan KPK dan Dewan Pengawas paling lambat 14 hari setelah penyadapan.

(Baca: Suramnya Masa Depan Indonesia Jika Revisi UU KPK Disahkan)

Rasamala juga mempertanyakan keberadaan Badan Pengawas. Sebab, selama ini KPK bertanggung jawab kepada masyarakat dengan diawasi oleh presiden, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Jadi agak aneh ada pengawasan baru. Apakah pengawasan tidak berjalan baik karena ketidakmampuan DPR atau bagaimana?” ujar dia.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana pun mempertanyakan motif DPR dalam mengusulkan aturan tersebut. Ia pun menilai ada upaya sistematis untuk melemahkan KPK.

“Dari situ kami tarik kesimpulan ada upaya sistematis dari lingkup legislatif atas kewenangan KPK,” ujar Kurnia.

Berdasarkan data Ketua KPK Agus Rahardjo, ada 255 perkara yang melibatkan DPR dan DPRD.  Sedangkan berdasarkan data ICW hingga April 2019, ada 22 anggota DPR pada periode 2014-2019 yang menjadi tersangka KPK.

Dari segi partai politik, ada lima ketua umum yang terjaring KPK yaitu Mantan Ketum Demokrat Anas Urbaningrum, Mantan Ketum PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Mantan Ketum PPP Suryadharma Ali, Mantan Ketum Golkar Setya Novanto, Mentan Ketum PPP Muhammad Romahurmuziy.

(Baca: Pejabat KPK Sebut Ada Upaya Sistematis Melemahkan Institusinya)

Reporter: Rizky Alika

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

VIDEO PILIHAN