Revisi UU KPK: Berita UU Komisi Pemberantasan Korupsi

Penyadapan bakal diberikan jika sesuai dengan standar hukum, yang mencakup asas kemasukakalan, kewajaran, dan kecukupan bukti tertentu.

Mantan Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pengawas komisi antirasuah tersebut.

Taufiequrachman Ruki lama berkarier di kepolisian dan dua kali menjabat sebagai ketua KPK. Namanya masuk dalam bursa dewan pengawas komisi antirasuah

Hakim MK juga meminta pemohon menyertakan bukti kuat terkait argumen pemohon.

Tim kuasa hukum KPK juga menyoroti 180 anggota DPR yang menitipkan presensi atau kehadiran saat sidang paripurna pengesahan UU KPK.

Pemohon mengajukan objek gugatan yang salah yaitu UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

MK dinilai inkonsisten dalam menangani uji materi UU KPK yang baru.

Mahfud MD beralasan KPK merupakan lembaga eksekutif yang dianggap ikut dalam proses pembuatan undang-undang. Gugatan pun harus diajukan secara pribadi.

Terdapat beberapa alasan hukum pengajuan uji materi atas revisi UU KPK

Tokoh yang hadir adalah Betti Alisjahbana, Erry Riyana Hardjapamekas, Toeti Heraty Rooseno, Omi Komaria Nurcholish Madjid, serta Bivitri Susanti.

Presiden Jokowi tengah menyusun nama-nama Dewan Pengawas KPK.

Presiden Joko Widodo belum berencana menerbitkan Perppu KPK, dengan alasan menghargai proses uji materiil di Mahkamah Konstitusi.

Jokowi batal mengeluarkan Perppu revisi UU KPK. Dewan Pengawas akan segera dibentuk dan dilantik bersamaan dengan para komisioner KPK.

UU KPK hasil revisi dinilai bisa membuat Presiden mengendalikan arah KPK.

Salah satu syarat pengeluaran Perppu ialah apabila ada kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang.