Jokowi Setuju Usulan Pemekaran Wilayah di Papua
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui pemekaran dari wilayah di Papua. Ini menanggapi usulan dari 61 tokoh Papua ketika bertemu Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9).
Salah satu tokoh Papua yang juga Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo meminta agar pemerintah memekarkan lima wilayah adat di Papua. Jokowi setuju dengan usulan tersebut. Hanya saja, dia hanya menyepakati pemekaran untuk dua atau tiga wilayah.
“Jangan banyak-banyak dulu. Mungkin sementara tidak lima dulu, kalau dua atau tiga,” kata Jokowi.
(Baca: Jokowi Janjikan Pekerjaan di BUMN dan Swasta untuk 1.000 Sarjana Papua)
Kepala Negara mengatakan, pemerintah harus melakukan kajian terlebih dahulu sebelum rencana pemekaran tersebut direalisasikan. Sebab, pemekaran wilayah berkaitan dengan peraturan perundangan.
Menurut Jokowi, peraturan sebenarnya sudah mendukung rencana pemekaran wilayah tersebut. Meski demikian, dia ingin usulan itu bukan dari pemerintah. “Saya ingin usulan ada dari bawah, bukan dari kami,” ujarnya.
Selain menyepakati usulan pemekaran wilayah, Jokowi juga berjanji mempekerjakan 1000 sarjana asal Papua di BUMN dan perusahaan-perusahaan besar. Dia pun akan mengatur penempatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Papua di berbagai provinsi lain, khususnya yang setingkat eselon I, II, dan III.
(Baca: Dapat Hibah Tanah, Jokowi: Istana di Papua Dibangun Mulai 2020)
Jokowi pun berjanji membangun asrama untuk mahasiswa asal Papua di seluruh Indonesia. Dia juga mempersilakan adanya pembangunan lembaga adat untuk perempuan dan anak Papua. Dia pun berjanji pembangunan Palapa Ring di timur Indonesia selesai akhir tahun ini.
“Jadi di tanah Papua 4G semuanya,” kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi memastikan akan membangun Istana Kepresidenan di Jayapura, Papua mulai 2020. Terkait dengan permintaan 61 tokoh Papua agar Jokowi membentuk badan nasional untuk urusan tanah Papua, dia masih akan mengkajinya terlebih dahulu.
Dalam pertemuan dengan 61 tokoh Papua, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.
(Baca: Bertemu Jokowi, 61 Tokoh Minta Pengembangan SDM Papua)
