Bertemu Jokowi, 61 Tokoh Minta Pengembangan SDM Papua
Presiden Joko Widodo menemui 61 tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9). Dalam pertemuan tersebut, 61 tokoh meminta Jokowi fokus mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Papua.
Ketua DPRD Kota Jayapura Abisai Rollo mengatakan selama ini pemerintah hanya berkutat pada persoalan sumber daya alam (SDA) Papua. Sedangkan persoalan Sumber Daya Manusia (SDM) kerap diabaikan.
“Padahal, SDM papua yang berdaya saing jauh lebih berharga dan diperlukan di masa depan dari SDA yang terbatas, akan berkurang, bahkan akan berakhir,” kata Abisai.
Abisai mengungkapkan kecemasannya terhadap kemampuan daya saing orang asli Papua dalam bidang ekonomi dan politik. Terutama setelah demografi Papua yang berubah cepat dalam 20 tahun terakhir.
Saat ini aktivitas ekonomi hingga politik di Papua tak hanya digerakkan oleh orang asli Papua, namun juga non-Papua. Abisai khawatir profil demografi di Papua bisa semakin mengesampingkan orang asli Papua dalam kompetisi di bidang ekonomi dan politik. Sebab, banyak orang asli Papua yang tertinggal dalam hal pendidikan.
(Baca: Pembukaan Blokir Internet di Papua, Kominfo: 6 Wilayah Belum Kondusif)
“Kami paham betul bahwa persaingan baik untuk meningkatkan produktivitas dan inovasi, namun pada sisi lain juga dapat menghilangkan akses dan kesempatan bagi pihak yang sedang merintis usahanya dan menggantikan kearifan lokal atau adat yang keluarga kami hormati selama berabad-abad berhubungan dengan kosmologi dan pelestarian lingkungan sekitar,” kata Abisai.
Atas dasar itu, Abisai bersama 60 tokoh Papua lainnya meminta pemerintah mendorong generasi muda Papua untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Dia pun menilai perlu ada pendampingan, insentif, dan akses bagi orang Papua di seluruh Indonesia.
“Senang jika kami dapat melihat penempatan pejabat asal Papua di kementerian/lembaga, kepala dinas, dan pemerintah daerah di Aceh, Sulawesi, atau Kalimantan,” ujarnya.
Selain itu, mereka meminta adanya pembangunan asrama nusantara di seluruh Indonesia dan menjamin keamanan seluruh mahasiswa Papua. Jika diperlukan, pemerintah diminta mendirikan lembaga terpisah yang mengelola investasi SDM yang masif dan berdampak bagi masyarakat Papua. Pendirian lembaga itu harus didukung regulasi yang fokus dan tidak tumpang tindih.
(Baca: Wiranto: Pembangunan Papua Bukan Janji Tapi Dilaksanakan)
Abisai juga meminta pemerintah memperhatikan proses yang partisipatif dalam pengembangan SDM Papua. Dana-dana pengembangan SDM Papua juga diharapkan diikuti oleh instrumen pengendalian.
“Kami sangat berharap dengan keselarasan investasi di bidang SDM, stigma negatif tidak lagi diletakkan kepada kami,” katanya.
Selain tuntutan tersebut, 61 tokoh Papua tersebut juga meminta kepada Jokowi untuk melakukan pemekaran atas lima wilayah adat di Papua. Mereka juga meminta adanya pembentukan badan nasional urusan tanah Papua.
“Kelima, usulan revisi Undang-undang Otsus dalam Prolegnas 2020,” ujar Abisai.
Lalu, penerbitan Inpres untuk pengangkatan ASN honorer di Papua, percepatan pembangunan Palapa Ring di wilayah timur Papua. Kemudian, Jokowi diminta mengesahkan lembaga adat perempuan dan anak Papua.
“Terakhir, membangun Istana Presiden RI di Papua, di ibukota Provinsi Papua di Kota Jayapura,” kata Abisai.
Sebanyak 61 tokoh Papua ini merupakan delegasi dari berbagai komponen masyarakat Papua, mulai dari tokoh adat, gereja, organisasi, akademisi, mahasiswa, perempuan, dan pemuda.
Dalam pertemuan tersebut, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ada pula Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.
(Baca: Situasi Papua Kondusif, Wiranto: Masih Ada Provokasi Beberapa Oknum)
