Uang Elektronik Besutan Polri, Smart SIM Belum Dapat Izin BI
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri merilis Surat Izin Mengemudi pintar (Smart SIM) untuk digunakan secara terbatas di lingkungan instansinya. Salah satu fungsi Smart SIM adalah uang elektronik. Namun, layanan itu belum mendapat izin Bank Indonesia (BI) saat ini.
Korlantas Polri memang sudah bekerja sama dengan Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk menyediakan layanan Smart SIM. Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Erwin Haryono mengatakan, bank yang bermitra dengan Polri dalam menyediakan Smart SIM tetap harus mengajukan izin.
“Kalau Kepolisian bekerja sama dengan Bank A misalnya, maka bank yang bersangkutan harus datang ke kami. Semua persyaratan sudah clear sebenarnya. Sepanjang dia (bank yang jadi mitra) selesaikan perizinan, sudah bisa (menggunakan Smart SIM). Sekarang sedang proses,” kata Erwin di sela-sela acara Fintech Summit di JCC, Jakarta, Senin (23/9).
Erwin menegaskan bahwa BI mendukung perusahaan atau instansi yang ingin menyediakan layanan pembayaran, termasuk Polri. Hanya, ada perizinan yang harus dipenuhi. “Kami sudah bicara dengan beberapa bank yang mau jadi mitra. Tapi kami harus strict pada aturan tadi,” kata dia.
(Baca: Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-64, Launching Uji Coba Smart SIM)
Perizinan menjadi penting, karena layanan itu melibatkan uang masyarakat. “Ini bukan soal SIM-nya. Begitu dia menjadi layanan pembayaran, ada uang masyarakat di situ. Siapa yang bertanggung jawab? Konsumen harus tahu,” kata Erwin.
