DPRD Minta Jokowi Berunding dengan Tokoh Papua yang Kontra Pemerintah

Dimas Jarot Bayu
24 September 2019, 14:47
Papua, Jokowi, Tokoh Papua.
ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY
Presiden Joko Widodo (kanan) saat bertemu sejumlah tokoh Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Pimpinan DPRD se-Papua dan Papua Barat meminta Jokowi berdialog dengan tokoh Papua yang berseberangan dengan pemerintah.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Papua dan Papua Barat menemui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (24/9). Mereka datang untuk menyerahkan surat tuntutan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketua DPRD Kabupaten Maybrat Ferdinando Solossa yang mewakili rombongan mengatakan ada delapan tuntutan bagi Jokowi. Pertama, mereka meminta Jokowi berdialog dengan tokoh-tokoh Papua yang dianggap berseberangan dengan pemerintah.

Advertisement

Ferdinando mengatakan, dialog perlu dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral, dan objektif. Menurutnya, kehadiran pihak ketiga ini sangat krusial dan strategis untuk menguatkan rasa saling percaya dari berbagai elemen masyarakat.

“Khususnya tokoh-tokoh yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB),” kata Ferdinando.

(Baca: Kerusuhan di Wamena, Jokowi Minta Masyarakat Tak Percaya Hoaks)

Tuntutan kedua adalah mendesak pemerintah segera merevisi Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Ketiga, mereka juga menuntut pemerintah menarik pasukan non-organik TNI dan Polri di Papua dan Papua Barat.

Keempat, tuntutan adanya pemekaran daerah otonomi baru khusus. Kelima, fasilitasi pertemuan dengan beberapa kepala daerah yang wilayahnya menjadi pusat pendidikan pelajar Papua.

“Untuk mendapatkan jaminan keamanan (atas keselamatan mahasiswa Papua dan Papua Barat),” ucap Ferdinando.

Ferdinando mengatakan tuntutan keenam agar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memfasilitasi pertemuan antara kepala daerah, Majelis Rakyat, kepala DPRD di Papua dan Papua Barat dengan Jokowi. Ini agar mereka bisa menyampaikan segala permasalahan di Bumi Cenderawasih secara langsung.

Tuntutan ketujuh berisi penegakan hukum yang transparan, terbuka, jujur dan adil atas segala kasus yang menimpa masyarakat Papua dan Papua Barat. “Khususnya terhadap pelaku rasisme di Surabaya, Malang, dan Makassar,” katanya.

Halaman:
Reporter: Dimas Jarot Bayu
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement