Pengusaha Khawatir Investasi Terganggu Aksi Demonstrasi
Pengusaha mengkhawatirkan unjuk rasa yang terjadi dua hari belakangan akan mempengaruhi minat investasi. Ini lantaran perilaku turun ke jalan akan dianggap investor tak kondusif untuk kegiatan usaha.
Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana menyayangkan masyarakat yang memilih turun ke jalan menentang kebijakan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, sarana formal seperti dialog tidak dimanfaatkan.
“Bukan soal substansinya, tapi perilaku turun ke jalan,” kata Danang kepada Katadata.co.id, Selasa (24/9).
(Baca: Gara-gara Demonstrasi di DPR, Asing Lepas Saham di Pasar Nyaris Rp 1 T)
Danang beranggapan situasi ini berbeda dengan negara maju. Menurutnya masyarakat di negara-negara tersebut hanya turun ke jalan untuk kebijakan yang krusial. Makanya Danang berharap masyarakat dapat menggunakan fasilitas dialog agar penyampaian aspirasi dapat dilakukan secara kondusif.
"Jadi tidak sedikit-sedikit demonstrasi," ujar dia.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Bidang Hubungan Internasional, Shinta Kamdani juga mengatakan aksi unjuk rasa menciptakan kondisi yang tidak aman untuk kegiatan usaha. Sebabnya, Indonesia memiliki rekam jejak yang buruk walaupun aksi demonstrasi merupakan ekspresi demokrasi yang perlu dihargai.
"Massa kerap anarkis, merusak atau menciptakan kondisi yang tidak aman untuk melakukan kegiatan usaha," ujarnya.
(Baca: Imbas Demonstrasi Gedung DPR, Jasa Marga Tutup Akses Tol Dalam Kota)
Dua hari ini, ribuan mahasiswa melakukan aksi di depan Gedung DPR dan menuntut sejumlah aturan yang bermasalah dibatalkan. Bahkan, mereka yang hadir tak hanya berasal dari Jakarta, namun daerah lain.
Selain itu, aksi mahasiswa tak hanya digelar di Jakarta namun mencakup Bandung, Yogyakarta, Riau, Makassar, hingga Papua.
Aksi hari ini juga diikuti oleh 7500 petani yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA). Para petani ini datang dari Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah serta perwakilan dari Bali, Jambi, Sumatera Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
