Bertemu Jokowi di Bogor, Parpol Minta Perppu KPK Jadi Opsi Terakhir
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan lima pimpinan partai politik pendukung pemerintah di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9) malam. Kelima partai tersebut, yakni PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, dan PPP.
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, pertemuan tersebut salah satunya membahas mengenai polemik Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru disahkan. Arsul menjelaskan kelima partai politik menyarankan Jokowi tidak langsung menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang KPK.
Jokowi, kata Arsul, bisa mencari opsi lainnya untuk mengubah UU KPK. Contohnya dengan melalui legislative review di DPR periode 2019-2024 atau uji materiil (judicial review) di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Tentu (lima) partai politik menyampaikan bahwa opsi Perppu harus menjadi opsi paling terakhir karena ada opsi lainnya yang mesti di-eksplor juga,” kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/10).
(Baca: Politikus Pengusung Jokowi Kompak Sebar Wacana Anti-Perppu KPK )
Arsul mengaku menghormati para tokoh yang menyampaikan usulan penerbitan Perppu KPK kepada Jokowi. Hanya saja, dia meminta agar Jokowi mengingat juga peran partai politik pendukungnya.
Menurut Arsul, parpol pengusung juga merepresentasikan suara masyarakat. “Tidak mungkin rakyat akan memercayakan partai politik yang ada di parlemen kalau semua dianggap mengkhianati aspirasi rakyat,” kata Arsul.
Para politikus pengusung Joko Widodo (Jokowi) di pemilihan presiden 2019 kompak mencegah presiden menerbitkan Perppu UU KPK.
Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Arteria Dahlan, menyatakan Jokowi dapat melakukan perbuatan melanggar hukum atau inkonstitusional jika menerbitkan Perppu KPK. Arteria menilai tidak ada landasan hukum yang jelas untuk menerbitkan Perppu KPK.
