Pengusaha dan Buruh Kompak Mengeluh Upah Minimum Naik 8,51%

Penulis: Rizky Alika

Editor: Ameidyo Daud

18/10/2019, 15.41 WIB

Pengusaha merasa kenaikan UMP memberatkan industri padat karya. Buruh menolak besaran kenaikan karena dianggap tak sesuai KHL.

Buruh, upah minimum, UMP, Kadin.
ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRA
Ilustrasi. Pengusaha dan buruh sama-sama mengeluh atas besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,51% pada tahun depan.

Pengusaha dan buruh sama-sama mengeluh atas besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 8,51% pada tahun depan. Dunia usaha menilai kenaikan UMP akan memberatkan pengupahan pekerja, sedangkan buruh merasa naiknya upah tahun depan tak cukup besar.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan beberapa industri akan terdampak kenaikan UMP 8,51%. “Yang sifatnya padat karya akan merasakan kenaikan lumayan tinggi,” kata Rosan kepada Katadata.co.id di ICE BSD, Tangerang, Jumat (18/10).

(Baca: Kementerian Ketenagakerjaan Putuskan Upah Minimum 2020 Naik 8,51%)

Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Kamdani juga menambahkan kenaikan UMP terasa berat di tengah kontraksi ekonomi dunia. Namun baik Shinta maupun Rosan menghormati keputusan pemerintah.

“Ini sudah sesuai kesepakatan kami,” kata Shinta.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga menolak kenaikan UMP 8,51%. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan hitungan ini tak sesuai dengan Komponen Hidup Laik (KHL) yang menjadi tuntutan buruh.

Iqbal juga mengatakan jika formula KHL yang digunakan, maka kenaikan UMP bisa mencapai 10 hingga 15% pada tahun depan. Makanya dia meminta pemerintah merevisi Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015, khususnya mengenai formula kenaikan upah.

“Dasar penghitungan upah harus didahului survei KHL di pasar,” kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/10).

Dia juga berencana menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi agar membentuk tim revisi PP 78 Tahun 2015. Apalagi menurutnya saat peringatan Hari Buruh, Presiden telah berjanji meninjau ulang aturan ini.

(Baca: Upah Minimum 2020 dan Perubahan Kebijakannya dari Waktu ke Waktu)

Penetapan UMP tahun depan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2019.

Dikutip dari Surat Edaran tertanggal 15 Oktober 2019 tersebut, kenaikan upah minimum berdasarkan pada data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional dari Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan Surat Kepala BPS Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 Tanggal 2 Oktober 2019, inflasi pada tahun ini sebesar 3,39%, dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12%.

Reporter: Rizky Alika

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan