Sri Mulyani Akan Turun Tangan Urus Anggaran Janggal APBD Jakarta
Temuan anggaran janggal dalam proses rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2020 mendapat sorotan publik. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan turut menelusuri kejanggalan tersebut.
Sri menyatakan akan menggandeng Kementerian Dalam Negeri untuk meningkatkan kualitas APBD Jakarta. "Kami nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, di dalam meningkatkan kualitas dari APBD tentunya," kata Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (11/1).
Dalam melihat permasalahan APBD, Sri Mulyani tak dapat menangani secara sepihak. "Nanti akan kami koordinasikan bersama-sama," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
(Baca: Ahok dan Anies Berseteru, Buntut Anggaran Janggal di APBD Jakarta)
Rancangan APBD Jakarta belakangan menjadi sorotan setelah anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI William Aditya Sarana menemukan beberapa anggaran janggal. Awalnya William menemukan anggaran pembelian lem aibon mencapai Rp 82,8 miliar di rancangan APBD DKI Jakarta 2020. Selanjutnya dia menemukan pengadaan bolpoin yang mencapai Rp 123 miliar.
Tak hanya anggaran lem aibon dan bolpoin yang janggal. PSI juga menyoroti beberapa anggaran yang janggal yakni pengajuan 7.313 unit komputer dengan harga Rp 121 miliar di Dinas Pendidikan, serta beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.
Anggaran janggal lainnya yakni pembangunan jalur sepeda 69 kilometer Rp 73 miliar, pengadaan cat senilai Rp 61 miliar, anggaran antivirus Rp 12 miliar, anggaran influencer promosi pariwisata sebesar Rp 5 miliar.
(Baca: Heboh Anggaran Besar Lem Aibon dan Bolpoin dalam APBD 2020 DKI Jakarta)
Merespon temuan anggaran janggal, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melempar persoalan dengan menyalahkan sistem "warisan" penganggaran elektronik atau e-budgeting yang dijalankan sejak era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Dia menyatakan sistem yang berlaku tidak pintar atau smart sehingga menghasilkan anggaran janggal.
"Saat ini sistem digital, tapi masih mengandalkan manual untuk verifikasi, sehingga kalau mau ada kegiatan-kegiatan, akhirnya jadi begini ketika menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Rabu (30/10).
Ahok tidak tinggal diam ketika Anies menyudutkan sistem anggaran elektronik warisan dirinya saat memimpin DKI Jakarta. Ahok memaparkan pentingnya anggaran diunggah ke laman web apbd.jakarta.go.id sejak masih rancangan agar publik bisa mengoreksi berdasarkan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).
"Itu (dokumen anggaran diunggah) sejak rancangan seingat aku. Sekalian publik bisa koreksi dari data musrenbang tingkat kecamatan," kata Basuki saat dihubungi, Kamis (31/10).
Ahok menyatakan, telah menjelaskan soal sistem penganggaran yang ia terapkan selama memimpin Jakarta dalam buku berjudul "Kebijakan Ahok". Dia menulisnya saat menjalani hukuman penjara di Mako Brimob karena kasus penistaan agama.
(Baca: Berikan IMB di Pulau Reklamasi, Anies Salahkan Pergub 2016 Buatan Ahok)
