Langkah Tegas Jokowi Tolak Kiriman Limbah Sampah dari Luar Negeri

Penulis: Dimas Jarot Bayu

Editor: Ekarina

4/11/2019, 20.29 WIB

Hingga Oktober 2019, Indonesia telah menerima 2.194 kontainer limbah sampah.

Petugas menunjukkan kertas bekas (waste paper) impor yang dikirim dari Australia di lapangan penumpukkan kontainer di PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (9/7/2019). Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Ti
ANTARA FOTO/DIDIK SUHARTONO
Petugas menunjukkan kertas bekas (waste paper) impor yang dikirim dari Australia di lapangan penumpukkan kontainer di PT Terminal Petikemas Surabaya (TPS) di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (9/7/2019). Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) Tanjung Perak Surabaya mengamankan delapan kontainer yang berisi 282 bal dengan berat total 210,34 ton kertas bekas (waste paper) yang terkontaminasi berbagai sampah rumah tangga dan terkontaminasi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan Indonesia menolak kiriman limbah sampah dari luar negeri. Hal ini merespons adanya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang masuk ke sejumlah negara ASEAN dari beberapa negara, termasuk kawasan Asia Timur.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, hingga Oktober 2019 Indonesia telah menerima 2.194 kontainer limbah sampah.

Dari jumlah tersebut, Dirjen Bea Cukai serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah melakukan pemeriksaan terhadap 882 kontainer limbah sampah. Adapun 374 kontainer sudah dikembalikan ke negara asalnya.

"Kita tidak ingin kawasan Asia Tenggara menjadi tempat pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun,” kata Jokowi ketika berbicara di  pada KTT ke-14 Asia Timur di Impact Exhibition and Convention Center, Bangkok, Thailand, Senin (4/11).

(Baca: Gelar Ratas, Jokowi Sebut Tiga Langkah Tegas Pengendalian Impor Sampah)

Menurut Jokowi, pengiriman limbah B3 telah melanggar aturan internasional. Pemerintah Indonesia pun telah mengambil langkah pemberitahuan melalui masing-masing Kedutaan Besar agar hal itu tak lagi dilakukan.

Pemerintah Indonesia juga telah mengembalikan kontainer-kontainer tersebut ke pelabuhan asal pengiriman. Lebih lanjut, Indonesia telah melakukan upaya penegakan hukum bagi pihak yang terlibat di dalam negeri.

"Indonesia mengharapkan kerja sama dengan negara di dunia, termasuk negara di kawasan Asia Timur, untuk pencegahan pengiriman ilegal limbah B3 sesuai dengan kesepakatan internasional,” ucap Jokowi.

Selain limbah B3, Jokowi menyebut kawasan Asia Timur juga meghadapi tantangan sampah plastik di laut. Jika tak segera diatasi, menurutnya ekosistem laut di kawasan Indo-Pasifik akan rusak.

(Baca: Jokowi Diminta Setop Impor Sampah Plastik)

Karena itu, dia mendorong negara-negara di Asia Timur untuk bisa menangani masalah sampah plastik di laut, sebagaimana kesepakatan pada tahun lalu. Gerakan ini, menurutnya  harus melibatkan sektor swasta, aktivis lingkungan, generasi pemuda dan milenial.

Indonesia sendiri, kata Jokowi, sedang menjalani strategi nasional memerangi sampah plastik ke laut dari hulu ke hilir. Eks Gubernur DKI Jakarta itu lantas optimistis Indonesia bisa mencapai target pengurangan sampah plastik di laut hingga 70% pada 2025.

"Saya berharap negara di kawasan Asia Timur tetap konsisten dalam memerangi sampah plastik dan limbah berbahaya,” ucapnya.

Reporter: Dimas Jarot Bayu

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan