Indef Menilai Penyederhanaan Jabatan Eselon ASN Percepat Investasi

Penulis: Ekarina

8/11/2019, 15.30 WIB

Penyederhanaan eselon di setiap kementerian diharapkan bisa segera direspon karena berdampak baik bagi birokrasi dan investasi.

Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta (30/10/2019). Pemerintah tengah berupaya memangkas birokrasi untuk mempercepat masuknya investasi.
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Pemandangan gedung bertingkat di Jakarta (30/10/2019). Pemerintah tengah berupaya memangkas birokrasi untuk mempercepat masuknya investasi.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah menyatakan, penyederhanaan jabatan eselon Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi dua tingkat berpeluang  mempercepat pengambilan keputusan dan proses administrasi pemerintahan. Dengan proses birokrasi yang lebih sederhana, diharapkan mampu mempercepat masuknya investasi.

"Gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memangkas eselon tentunya akan positif bagi percepatan investasi di dalam negeri, administrasi yang njelimet juga bisa menjadi lebih cepat," ujarnya dilansir dari Antara, Jumat (8/11). 

Dengan birokrasi yang lebih ringkas, maka diharapkan dapat mendongkrak daya saing Indonesia. "Daya saing kita turun, dampaknya akan terasa terhadap investasi di dalam negeri," ucapnya.

(Baca: Mensesneg Nilai Pemangkasan Eselon III dan IV Tak Kurangi Jumlah ASN)

Indeks Daya Saing Global (GCI) 2019 yang dirilis Forum Ekonomi Dunia (WEF) menempatkan Indonesia di ranking 50. Laporan itu menyebutkan Indonesia mengumpulkan skor 64,6 atau turun tipis 0,3 dibandingkan tahun lalu.

Ia berharap penyederhanaan eselon di setiap kementerian bisa segera direspon karena memiliki dampak yang baik bagi birokrasi dan investasi. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam pidato pelantikannya di MPR pada 20 Oktober 2019 menyampaikan bahwa akan melakukan penyederhanaan birokrasi besar-besaran. Upaya ini sejalan dengan fokus pemerintah mendorong masuknya investasi untuk penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, rantai birokrasi dan prosedur kerja yang lebih sederhana akan berdampak pada optimalisasi layanan publik.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi dua level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi," kata Presiden.

Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara dan Bank Dunia, pada 2018 jumlah PNS pada tingkat eselon I sebanyak 286 orang; eselon II 9,4 ribu orang; eselon III 52,1 ribu orang; dan eselon IV 186,1 ribu orang.

(Baca: Ikut Arahan Jokowi, 5.340 Eselon III-IV DKI Jakarta Bakal Dihapus)

Pada kesempatan terpisah, Bambang Brodjonegoro yang kala itu menjabat sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas mengatakan bahwa regulasi investasi yang rumit menjadi penyebab turunnya peringkat Indonesia untuk daya saing ekonomi global.

"Ya itu karena regulasi kita terlalu rumit dan institusi pemerintah yang belum terlalu ramah investasi," katanya kala itu.

Bambang juga menambahkan bahwa adanya tumpang tindih aturan di kementerian/lembaga juga menyebabkan minat investor untuk berinvestasi ke Indonesia semakin rendah. Padahal, negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia semakin agresif dalam menawarkan berbagai kemudahan penanaman modal.

 

Reporter: Antara

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan