DPR Ngotot Minta Pemerintah Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersikeras meminta pemerintah menunda atau bahkan membatalkan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Padahal, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 yang mengatur kenaikan iuran peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan berlaku 1 Januari 2020.
"Saya minta penundaan Perpres Nomor 75 Tahun 2019. Karena sudah jelas penyebab defisit ini semata-mata bukan penghitungan aktuaria saja," kata Anggota Komisi IX DPR, Nuroji, dalam Rapat Kerja Komisi IX di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/12).
Berdasarkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang memuat perubahan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional, iuran Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas I naik dari sebelumnya Rp 80 ribu menjadi Rp160 ribu. Iuran kelas II naik dari Rp 55 ribu menjadi Rp110 ribu sedangkan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp42 ribu.
Adapun dalam rapat yang sama, Anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati menuturkan, dirinya tak terlalu perduli dengan penundaan Perpres atau solusi yang diberikan pemerintah. "Pokoknya, yang kami mau per 1 Januari 2020 tidak ada kenaikan iuran peserta PBPU kelas III," ujar Kurniasih.
(Baca: Pengamat: BPJS Kesehatan Kerap Defisit Akibat Dokter Obral Rujukan)
Perpres Tidak Bisa Sembarangan Dicabut
Menanggapi hal ini, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Chairul Radjab Nasution mengungkapkan, Perpres tidak bisa sembarang ditunda atau dicabut. "Kalau ingin mengubah iuran, Perpres harus dicabut oleh Presiden. Secara makro susah," ujar Chairul.
