Bertemu Menlu Jepang, Jokowi Ajak Investasi di Natuna
Presiden Joko Widodo mengajak Jepang untuk berinvestasi di Natuna, Kepualauan Riau. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu.
"Saya ingin mengajak Jepang melakukan investasi di Natuna," kata Jokowi saat memulai pertemuan di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (10/1).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan apresiasinya atas kerja sama Jepang dalam membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu atau SKPT fase pertama. Ia berharap Jepang dapat menindaklanjuti usulan untuk memberikan pendanaan pembangunan SKPT Natuna fase kedua.
Jepang merupakan salah satu mitra utama Indonesia. Pertemuan tersebut juga membahas kerja sama bilateral secara lebih detail, terutama di bidang ekonomi.
"Pasti Yang Mulia (Toshimitsu) akan memberikan banyak perhatian pada diplomasi ekonomi," kata dia.
(Baca: Sumber Konflik dan Potensi Ekonomi Laut Natuna Utara)
Usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Jepang telah berkomitmen untuk berinvesyasi di pulau terluar Indonesia. "Komitmen sudah cukup lama. Respons Jepang sangat positif," kata Retno.
Retno meyakini akan ada penguatan industri perikanan Indonesia, termasuk pulau terluar seperti Natuna.
Ia menyebut hubungan Indonesia dan Jepang sudah terjalin dengan sangat intensif. Untuk itu, pemerintah akan membentuk tim teknis yang khusus membahas kerja sama kedua negara.
Adapun Indonesia saat ini juga tengah menawarkan kerja sama dalam bidang infrastruktur selam ke Jepang dan sejumlah infrastruktur lainnya.
Sebelumnya, Pemerintah berencana membangun SKPT di Perairan Natuna. Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan atau PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Agus Suherman mengatakan fasilitas untuk nelayan tersebut dibangun untuk mengoptimalkan potensi ikan yang cukup besar di wilayah tersebut.
"Natuna utara punya potensi ikan banyak sehingga bisa kita optimalkan sumber daya ikannya karena ada fasilitas pelabuhan, fasilitas nelayan, dan industri perikanan," kata Agus.
(Baca: BKPM Nilai Sengketa Natuna Tak Ganggu Investasi dengan Tiongkok)
SKPT tersebut meliputi pelabuhan, perumahan nelayan, cold storage, pasar ikan, dan fasilitas industri perikanan lainnya. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan nelayan untuk mengisi bahan bakar sehingga bisa meningkatkan industri perikanan di sana. Selama ini, SKPT baru tersedia di Natuna bagian selatan, yaitu SKPT Selat Lampa.
Meski begitu, pemerintah membahas rencana pembangunan SKPT tersebut. Ia memperkirakan, proses perencaan dapat berlangsung selama tiga hingga enam bulan ke depan.
Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan dapat dimulai pada 2021. "Kami rencanakan dulu. Dalam waktu dekat kami kumpulkan kompilasi dokumen kelayakannya, nanti baru diproses pelaksanaan," kata dia.
