BKPM Nilai Sengketa Natuna Tak Ganggu Investasi dengan Tiongkok
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, konflik Indonesia dan Tiongkok di perairan Natuna tidak akan mengganggu investasi negara tersebut. Menurutnya, sampai saat ini belum ada informasi Tiongkok akan membatalkan niatnya berinvestasi di Tanah Air.
"Sampai sekarang belum ada gejolak-gejolak yang menyatakan akibat perselisihan Natuna, kemudian Tiongkok mengurungkan niat investasinya. Belum ada ancaman," kata Bahlil di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/1).
Menurutnya, investasi tidak berkaitan dengan kedaulatan negara. Negosiasi investasi juga tidak akan membuat suatu negara diperbolehkan untuk mengganggu kedaulatan negara.
(Baca: Menhub Sebut Konflik Natuna Tak Berdampak Pada Proyek Tiongkok di RI)
Pelanggaran kedaulatan, lanjut Bahlil, bisa ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, penanganan konflik tersebut bisa ditempuh melalui jalur diplomasi dengan maisng-masing Menteri Luar Negeri.
Dalam keterangannya, Bahlil mengatakan optimisitis investasi dari Negeri Tirai Bambu akan meningkat seiring dengan pertuumbuhan ekonomi Indonesia. Terlebih lagi, Presiden Joko Widodo gencar melakukan transformasi ekonomi, demi mendorong peningkatan investasi di Indonesia.
Selama lima tahun terakhir atau terhitung sejak 2014 hingga triwulan III 2019, investasi Tiongkok merupakan terbesar ketiga setelah Singapura dan Jepang. Total realisasi investasi Tiongkok sebesar US$ 13,1 miliar.
Oleh karena itu, BKPM berkewajiban untuk meyakinkan investor Tiongkok di mana pun. Sedangkan, kasus Natuna akan diserahkan kepada para penegak hukum.
