Kunjungi Natuna, Mahfud Perintahkan Tambah Patroli Keamanan

Penulis: Rizky Alika

Editor: Ameidyo Daud

15/1/2020, 18.05 WIB

Selain memperbaiki keamanan, pemerintah juga akan meningkatkan sumber daya laut dari perairan Natuna

mahfud, natuna, patroli laut
ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Menkopolhukam Mahfud MD berada di geladak heli KRI Semarang-594 saat akan mengikuti joy sailing di Faslabuh Ranai, Selat Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (15/1/2020). Dalam kesempatan tersebut, Menkopolhukam menginstruksikan agar patroli di kawasan ini ditambah.

 Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan volume patroli di perairan Natuna, Kepulauan Riau akan ditingkatkan. Hal tersebut disampaikan saat ia berkunjung ke Natuna bersama dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu (15/1).

Ia bersama Edhy menggelar koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait pengelolaan dan kemanan Natuna Utara yang merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Koordinasi dilakukan di atas geladak kapal perang TNI Angkatan Laut yakni KRI Semarang - 594.

Mahfud mengatakan kunjungan tersebut dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengatakan kedaulatan Indonesia tak bisa ditawar.

"Instruksi Presiden agar volume patroli ditingkatkan dan menjaga kedaulatan laut kita," kata Mahfud seperti dikutip dari keterangan pers Kementerian KKP, Rabu (15/1).

(Baca: Kapal Tiongkok Kembali ke Natuna, Perpres Zonasi Dinilai Mendesak)

Tak hanya soal keamanan dan kedaulatan, kunjungan tersebut juga membahas upaya peningkatan pengelolaan sumber daya laut di perairan Natuna. Makanya, sentra kegiatan ekonomi akan segera dibangun di Natuna. Selain itu peningkatan jumlah nelayan di Natuna akan dilakukan, namun tetap memprioritaskan nelayan setempat.

Di tempat yang sama, Edhy mengatakan pihaknya tengah meninjau kesiapan sarana dan prasarana penunjang kegiatan melaut para nelayan di Natuna. Fasilitas yang ditinjau tersebut seperti bantuan kapal, sarana pelelangan ikan, cold storage, solar, air bersih, dan sarana penunjang lainnya.

Selain itu, pemerintah juga telah memberikan bantuan kapal dari fiber. "Tapi mereka inginnya kayu. Kami sudah ingatkan, kapal kayu, kapal kayu. Tapi yakin, pemerintah bisa dan sedang kami persiapkan," ujar dia.

Ke depan, KKP akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan nelayan. Sebab, nelayan di Natuna masih mengeluhkan sulitnya bahan bakar, cold storage, dan sarana pelelangan ikan. Pemerintah juga telah membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). "Ke depan kami akan terus optimalkan SKPT ini," ujar Edhy.

(Baca: Jaga Laut Natuna, DPR Minta Prabowo Tambah Kapal Patroli Laut)

Hadir dalam acara itu, Plt Gubernur Kepulauan Riau Isdianto, Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal, dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I Laksdya TNI Yudo Margono. Turut hadir pula Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ronny Sompie, perwakilan Kemenlu, Kemenhan, Kemenhub, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PPN/Bappenas, TNI, hingga Polri.

Reporter: Rizky Alika

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan