Disindir DPR, Sri Mulyani: Semoga Tetap Menkeu Terbaik Bukan Terbalik
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berulang kali mendapat sindiran saat rapat dengan Komisi XI DPR pada Kamis (30/1). Beberapa anggota komisi menyatakan ketidapuasan dengan kinerja Sri Mulyani dan menyinggung predikat "Menteri Keuangan Terbaik" di dunia yang disandangnya.
Ketidakpuasan akan kinerja Sri Mulyani berpangkal pada realisasi APBN tahun lalu yang tak sesuai target. Realisasi sementara penerimaan pajak Rp 1.332,1 triliun atau hanya 84,4% dari target APBN sebesar Rp 1.577, 6 trilun. Dengan demikian, kekurangan atau shortfall penerimaan pajak mencapai Rp 245,5 triliun.
(Baca: Manufaktur & Pertambangan Lesu, Penerimaan Pajak 2019 Kurang Rp 245 T )
Salah seorang Anggota Komisi XI yang mengungkapkan ketidakpuasan atas kinerja Sri Mulyani yakni Elnino Hussein Mohi. Ia mengingatkan Sri Mulyani agar bisa memperbaiki kinerjanya. Hal ini supaya Sri Mulyani tak dicap sebagai "Menteri Keuangan Terbalik". Sindirian-sindiran ini pun direspons Sri Mulyani.
"Mudah-mudahan dengan menjalankan fungsi APBN dengan baik, tidak jadi 'Menteri Keuangan Terbalik'. Tapi benar-benar terbaik," kata dia saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, membahas realisasi APBN 2019 dan outlook perekonomian 2020, di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (30/1).
(Baca: Pengamat: Target Pajak Tak Pernah Tercapai dalam 10 Tahun Terakhir)
Sri Mulyani yang tampak sedikit kesal meluruskan bahwa dirinya tak mengejar predikat tersebut. "Kalau yang bapak dan ibu sekalian sampaikan tadi saya sebagai Menteri Keuangan Terbaik di dunia, saya tidak mengejar agar diberikan predikat itu. Saya hanya menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, Sri Mulyani telah berkali-kali mendapatkan penghargaan "Menteri Keuangan Terbaik" di Asia maupun dunia dari berbagai media dan organisasi internasional. Tahun lalu, misalnya, ia mendapatkan penghargaan "Menteri Keuangan Terbaik di Asia Pasifik" dari majalah keuangan FinanceAsia. Penghargaan yang sama diperolehnya pada 2017 dan 2018.
(Baca: Pengusaha Sebut Target Pajak Indonesia Tak Masuk Akal)
