Dalam Omnibus Law, SKK Migas Berganti Menjadi BUMN Khusus
Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas terancam dibubarkan. Sebab, Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law menyebutkan bahwa pemerintah pusat dapat membentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagai pelaksana kegiatan hulu migas.
Hal tersebut tertuang dalam Bagian Ketiga Pasal 41 RUU Cipta Kerja yang menyebutkan ada satu pasal sisipan dalam UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yakni Pasal 4A yang menyatakan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sebagai Pemegang Kuasa Pertambangan.
Pemerintah Pusat sebagai pemegang Kuasa Pertambangan dapat membentuk atau menugaskan Badan Usaha Milik Negara Khusus sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Badan Usaha Milik Negara Khusus bertanggung jawab kepada Pemerintah Pusat.
Badan Usaha Milik Negara Khusus melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi melalui kerja sama dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap. Pemerintah Pusat menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang akan bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara Khusus. Kerja sama antara Badan Usaha Milik Negara Khusus dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dilakukan berdasarkan Kontrak Kerja Sama.
(Baca: Bonus Pekerja di Omnibus Law Berdasarkan Masa Kerja, Ini Ketentuannya)
Selanjutnya, ada sisipan pasan 64A yang berbunyi sebelum terbentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus, kegiatan usaha hulu migas tetap dilaksanakan berdasarkan kontrak kerja sama antara SKK Migas dengan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap.
Kemudian, pasal itu juga mengatur bahwa kegiatan usaha hulu migas berdasarkan kontrak kerja sama atara SKK Migas dengan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap tetap berlaku. SKK Migas tetap melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu Minyak dan Gas Bumi.
Dengan terbentuknya Badan Usaha Milik Negara Khusus, semua hak dan kewajiban serta akibat yang timbul terhadap SKK Migas dari Kontrak Kerja Sama, beralih kepada Badan Usaha Milik Negara Khusus. " Kontrak lain yang berkaitan dengan Kontrak Kerja Sama antara SKK MIgas dan pihak lain beralih kepada Badan Usaha Milik Negara Khusus," demikian bunyi Pasal 64 ayat 2B.
Poin selanjutnya menyebutkan semua kontrak dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir kontrak. Kemudian, hak, kewajiban dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian, atau perikatan tetap dilaksanakan oleh SKK Migas sampai terbentuknya Badan Usaha Milik Negara Khusus.
Beberapa poin tersebut sebenarnya mirip dengan Rancangan Undang-undang Migas. Hingga kini, DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum rampung membahas mengenai RUU Migas tersebut.
(Baca: Kementerian ESDM Masih Belum Rampungkan Kajian RUU MIgas)
