Perubahan SKK Migas menjadi BUK Migas diharapkan memperkuat kepastian hukum dan investasi. Namun, reformasi tak boleh berhenti pada pergantian bentuk lembaga.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyoroti lambatnya revisi UU Migas yang terkendala oleh kurangnya komitmen dari pemerintah, meskipun DPR terus mendorong proses tersebut.
Ketua DPR Puan Maharani memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba) oleh Baleg sudah dapat izin.
DPR mempertimbangkan usulan pelaku usaha yang meminta regulasi CCUS diatur dalam revisi UU Migas. Wakil rakyat juga menargetkan pembahasan UU Migas sebelum Pilpres 2024.
Pengusaha migas menyambut usulan untuk menghapus pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai di sektor hulu migas demi mendorong investasi dan menggenjot produksi.
Usulan untuk membebaskan KKKS dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai akan dimasukan ke dalam revisi undang-undang migas yang saat ini tengah dikerjakan.