RUU MIGAS: Berita Terkini RUU Migas - Info Migas Hari ini: Investasi Lesu, Pemerintah Diminta Segera Rampungkan Revisi UU Migas

Pertimbangan MK soal tidak ada pemisahan antara pembuat regulasi dengan pelaksana akan menjadi tantangan berat tim perumus RUU Migas dan RUU Cipta Karya.

Dalam RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law disebutkan SKK Migas tetap menjadi pelaksana kegiatan hulu migas hingga pemerintah membentuk BUMN Khusus.

Sekjen DPR tak memiliki kewenangan untuk bisa membahas substansi revisi aturan yang mereka persoalkan.

Kementerian ESDM menyatakan Daftar Isian Masalah (DIM) sudah disiapkan, namun masih harus menunggu persetujuan dari beberapa menteri.

Selama ini investor merasa tidak ada kepastian hukum di sektor hulu migas Indonesia karena belum rampungnya revisi UU Migas.

ESDM saat ini masih menunggu undangan dari parlemen untuk membahas RUU Migas.

Secara umum iklim investasi Indonesia tidak begitu baik, disebabkan situasi politik dan ketidakpastian hukum.

Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu mengatakan, jika RUU Migas tak rampung, maka pembahasan selama satu periode DPR ini akan sia-sia.

Pemenuhan aspek konstitusional di dalam kelembagaan hulu migas diperlukan dalam rangka menciptakan kepastian hukum.

“Pengawasan terhadap undang-undang dapat kami persepsikan masih sedikit kebijakan yang di produksi Komisi VII," kata Hanafi.

"Daerah memiliki hak, tidak hanya terkait dalam hal dana bagi hasil, tapi juga dalam memberi manfaat," kata Anggota DPD asal Aceh Sudirman

Pembahasan RUU Migas masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) sejak 2015

Dengan menjadi opsi, investor bisa memilih skema yang cocok dengan karakteristik lapangan.