Luhut Sebut 30 Investor Berminat Garap Ibu Kota Baru
Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengundang investor di seluruh dunia untuk berinvestasi di ibu kota baru Indonesia saat menghadiri forum Abu Dhabi Sustainability Week (ADSW) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab bulan lalu. Kini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, ada sekitar 30 investor tertarik.
Investor yang bersedia membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur itu berasal dari dalam dan luar negeri. Mereka bergerak di berbagai bidang usaha, mulai dari listrik hingga kendaraan.
"Banyak investor partner yang tertarik membangun ibu kota negara. Saya baru dikirim daftarnya, sudah hampir 30 perusahaan besar yang ingin berpartisipasi,” kata Luhut dalam Dialog Indonesia: Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara di Jakarta, Rabu (26/2).
(Baca: Bertemu Investor Dunia, Jokowi Beberkan Rancangan Besar Ibu Kota Baru)
Para investor tersebut harus berkontribusi terhadap konsep green city yang diusung pemerintah. "Semua kami lanjutkan dengan 'high quality'," katanya.
Dalam acara tersebut, Luhut juga menjelaskan alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Salah satunya, ingin menginisiasi ibu kota yang tepat berada di tengah-tengah Indonesia.
Selain itu, pemindahan bertujuan mengatasi masalah di Jakarta seperti kepadatan penduduk, polusi udara yang tinggi, kemacetan lalu lintas, dan menurunnya permukaan tanah. (Baca: Bappenas Ungkap 5 Negara yang Tertarik Berinvestasi di Ibu Kota Baru)
Karena itu, ibu kota baru akan didesain sebagai kota ramah lingkungan dan pintar dengan mengadopsi teknologi tinggi, seperti clean energy dan kendaraan listrik.
Berdasarkan data Kemenko Kemaritiman dan Investasi, pemerintah membuat pooling fund yang diminati banyak investor. Tiga institusi internasional tertarik dengan pooling fund berupa Sovereign Wealth Fund.
Lalu, bilateral fund diminati satu negara dan sekuritas menarik atensi lima perusahaan. Kemudian, satu perusahaan asuransi interes dengan pooling fund bidang asuransi.
(Baca: Selain UEA, Ini Investor yang Tertarik Tanam Modal di Ibu Kota Baru)
Namun, hingga saat ini Luhut belum menyebutkan secara gamblang nama perusahaan, negara dan investor yang dimaksud.
Yang pasti, nantinya kawasan hiburan, pendidikan, riset dan pengembangan hingga kesehatan dan pusat keuangan akan jadi garapan swasta. "Pusat pemerintahan nantinya akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," katanya.
(Baca: Draf RUU Omnibus Law Ibu Kota Negara Rampung, Hanya Ada 30 Pasal)
