Penyebab RI Gagal Merdeka Sinyal di Mata DPR dan Tokoh Telekomunikasi

Cindy Mutia Annur
13 Maret 2020, 09:44
Menkominfo Johnny G. Plate mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020). Raker tersebut membahas progres pembangunan Satelit Indonesia Raya (Satria), progres Indonesia merdeka sinyal tahun 2020,
ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Menkominfo Johnny G. Plate mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Jakarta, Rabu (5/2/2020). Raker membahas progres pembangunan Satelit Indonesia Raya, progres Indonesia merdeka sinyal tahun 2020, pengaturan kebijakan dan pengawasan layanan Over the Top serta perkembangan dan pemetaan perijinan televisi berbasis digital.

Semestinya, 2020 menjadi tahun “Merdeka Sinyal” di mana seluruh wilayah Tanah Air bisa terjangkau oleh akses internet. Namun Menteri Komunikasi dan Informatika Jhonny G Plate menganulir target tersebut. Keputusan ini menuai sorotan sebagai kegagalan program tersebut.

Lantas, apa saja penyebab kegagalan Merdeka Sinyal ini? Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, pembangunan “tol langit” mulai dari Palapa Ring hingga satelit mengalami sejumlah tantangan.

Pertama, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingannya semestinya berada dalam satu perspektif agar tidak ada perbedaan interpretasi. Ia mencontohkan, DPR hanya ingin ada satu lembaga yang menilai kerugian negara yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuannya agar tidak ada 'pintu' lain yang menghitung kerugian negara dari sebuah masalah.

(Baca: Kominfo Pesimistis RI Merdeka Sinyal Tahun Ini Meski Ada Palapa Ring)

“Harus ada kesamaan sikap di eksekutif, terutama terkait tol langit ini. Pemerintah seharusnya mengkonsolidasi para stakeholder,” kata Bobby dalam konferensi pers Tol Langit: Peluang dan Tantangan Mewujudkan Indonesia Merdeka Sinyal di Jakarta, Kamis (12/3). 

Kedua terkait pembiayaan infrastruktur. Menurut Bobby, pemerintah perlu memastikan kesiapan skema pembiayaan tol langit melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) maupun dana universal service obligation (USO). Perspektif sumber-sumber pembiayaan ini harus sama antara pemerintah dan operator.

Di sisi lain, pada dasarnya pemerintah membuka kesempatan bagi berbagai pihak yang ingin berinvestasi di Indonesia, termasuk terkait pembangunan tol langit. “Tidak ada over investasi, justru kita memerlukan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar dia. 

Berbeda dengan Bobby, Anggota Ombudsman Alamsyah Saragih mengatakan bahwa Indonesia gagal merdeka sinyal karena industri telekomunikasi diduga mengalami kelebihan investasi. Apalagi selama ini belum ada transparansi mengenai USO dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI). 

Halaman:
Reporter: Cindy Mutia Annur
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...