Incar Pasar Pendidikan RI, Transaksi Startup Pintro Tembus Rp 824 M
Pasar pendidikan di Indonesia dinilai potensial, karena jumlah pelajarnya banyak dan anggarannya besar. Startup penyedia solusi teknologi informasi (IT) Pintro bahkan mencatatkan transaksi Rp 824 miliar dalam 2,5 tahun dengan berfokus menyasar segmen ini.
Perusahaan ini berdiri pada 2005 dan mulai menyediakan layanan berbayar pada 2007. Pintro telah menggaet 200 lebih institusi pendidikan dengan lebih dari 250 ribu pengguna hingga 2017. Tahun ini, mereka menargetkan bisa menggaet 1.500 institusi pendidikan.
Pada 2017, Pintro menyediakan layanan pembayaran lewat kerja sama dengan perbankan seperti BCA, Bank Mandiri, BNI, dan BRI. Perusahaan rintisan ini juga bermitra dengan penyedia layanan teknologi finansial (fintech) pembayaran seperti Doku, serta fintech pembiayaan (lending) Kredivo dan Akulaku.
Layanan pembayaran itu sudah digunakan oleh 70 sekolah dengan 20 ribu lebih siswa. “Transaksinya mencapai 230 ribu lebih senilai Rp 824 miliar,” kata Business Development Manager Pintro Maya Rahmawati saat berkunjung ke kantor Katadata.co.id, akhir pekan lalu (12/3). Sekitar 70% di antaranya pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan atau SPP sekolah.
(Baca: Saingi GoPay, OVO Bisa Dipakai Bayar Kuliah dan Beri Cashback)
Perusahaan rintisan itu menyediakan layanan berbayar dan gratis. Dalam hal Software as a Services (SaaS), Pintro menyediakan solusi end to end mulai dari e-enrollment, e-payment, e-communication, e-canteen, e-mart, e-parking, e-presence, e-classroom hingga e-HRD.
Banyaknya layanan yang disediakan tergantung paket yang dipilih oleh insitusi pendidikan. “Biayanya mulai dari Rp 10 ribu per siswa per bulan. Di atas 2 ribu siswa ada negosiasi harga,” kata Maya.
Ia mengklaim layanan yang disediakan Pintro meningkatkan efisiensi kerja para guru. Selain itu, perkembangan masing-masing siswa menjadi lebih terukur.
(Baca: Startup Calon Kuat Unicorn ke-6 Ungkap Tantangan Pasar Pendidikan RI)
Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar merupakan salah satu insitusi pendidikan yang menggunakan layanan Pintro. “Klien kami di Jawa dan Sumatera. Seluruhnya swasta,” katanya.
Pada akhir tahun lalu, Pintro juga merilis platform gratis yang disebut Pintro Lite. Layanan itu sudah diikuti 192 institusi, yang terdiri dari 161 sekolah, empat universitas dan 27 kursus per Februari 2020. “Kami dapat dari biaya administrasi 30-40%,” ujar dia.
Dengan layanan gratis dan berbayar itu, Maya mengklaim perusahaan sudah balik modal (break even point/BEP). Modal pun didapat dari profit perusahaan atau bootstrap. Hanya, Maya tidak memerinci kebutuhan pendanaan Pintro tahun ini.
(Baca: Susul GoPay, LinkAja dan OVO Susun Strategi Sediakan Layanan Bayar SPP)
Saat ini, perusahaan juga tengah mengajukan izin layanan akun virtual ke Bank Indonesia (BI). Pintro berharap mendapat izin tersebut pada tahun ini.
Layanan Pintro sebenarnya sejalan dengan target Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengurangi kerja administrasi para guru. Dengan begitu, guru bisa berfokus mengembangkan potensi para siswanya.
Hanya, Maya mengaku sulit untuk menggandeng sekolah negeri karena persoalan birokrasi. Bahkan, untuk menggaet sekolah swasta saja perusahaan menghadapi tantangan dari sisi kebiasaan. “Jadi kami bertahap. Sekitar tiga sampai enam bulan kami bisa sediakan modulnya,” kata dia.
(Baca: Saingi GoPay, DANA Bidik Pembayaran SPP Sekolah hingga Retribusi)
