Jaga Daya Beli Masyarakat, Jokowi Rilis Sembilan Kebijakan Bantuan

Untuk mempertahankan daya beli masyarakat di tengah pandemi corona, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis sembilan kebijakan bantuan.

"Saya akan fokus pada kebijakan bantuan yang disediakan pemerintah untuk mempertahankan daya beli masyarakat," kata Jokowi dalam video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (24/3).

Pertama, ia memerintahkan seluruh menteri, gubernur dan walikota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran yang dipangkas antara lain perjalanan dinas, pertemuan yang tidak perlu dan belanja lainnya yang dampaknya tidak dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kedua, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diminta untuk memfokuskan kembali dan mengalokasikan ulang anggarannya. Hal ini dirasa perlu untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik dari sisi kesehatan dan ekonomi.

Langkah tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Instruksi yang dikeluarkan pada 20 Maret 2020 tersebut, juga menginstruksikan percepatan barang dan jasa untuk mendukung penanganan pandemi corona.

(Baca: Pemerintah Kaji Keringanan Tarif Listrik Orang Miskin Terdampak Corona)

Ketiga, Jokowi meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok, diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah.

"Bantu para buruh, pekerja harian, petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro dan kecil agar daya belinya terjaga," ujar Jokowi.

Keempat, ia meminta program Padat Karya Tunai diperbanyak dan dilipatgandakan, dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain.

Selain itu, Jokowi juga meminta program Padat Karya Tunai di beberapa kementerian ditingkatkan, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Di sisi lain, alokasi dana desa dan program pemerintah daerah harus diutamakan untuk kegiatan padat karya guna membantu masyarakat, buruh tani, dan nelayan di seluruh tanah air. Hal ini juga perlu diikuti dengan menjaga jarak aman antar pekerja.

Kelima, pemerintah memberikan tambahan sebesar Rp 50.000 pada kartu sembako murah selama enam bulan. Dengan demikian, peserta kartu sembako akan menerima Rp 200.000 per keluarga per bulan. Untuk menjalankan alokasi tambahan kartu sembako ini, pemerintah menganggarkan biaya Rp 4,56 triliun.

(Baca: Paket Stimulus Ekonomi Dianggap dapat Bantu Efek Corona)

Keenam, Jokowi mempercepat impelemntasi kartu pra-kerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan, dan penugusaha mikro yang kehilangan pasar dan omzetnya. Dengan demikian, masyarakat yang terdampak tersebut dapat meningkatkan kompetensi dan kulitasnya melalui pelatihan kartu pra kerja.

Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan Rp 10 triliun untuk kartu pra kerja sebesar Rp 10 triliun. Dari alokasi ini, peserta kartu pra-kerja diberikan honor insentif Rp 1 juta perbulan selama 3-4 bulan.

Ketujuh, pemerintah juga membayarkan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak (WP) karyawan. Alokasi anggaran yang disediakan mencapai Rp 8,6 triliun.

Kedelapan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan relaksasi kredit di bawah Rp 10 miliar untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Relaksasi tersebut berupa penurunuan bunga dan penundaan cicilan selama setahun, baik dari perbankan dan industri keuangan non bank.

Jokowi pun meminta pihak perbankan dan keuangan non bank untuk tidak mengejar para debitur. "Apalagi pakai jasa debt collector. Saya minta kepolisian catat ini," katanya.

(Baca: Menyorot Tiga Jilid Stimulus Ekonomi di Tengah Pandemi Corona)

Terakhir, masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah (KPR) bersubsidi, akan diberikan stimulus. Salah satunya, pemerintah memberikan subsidi bunga hingga masa angsuran 10 tahun.

"Selisih bunga 10 tahun jika bunga di atas 5%, maka selisih bunga dibayar pemerintah," kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi meminta adanya pemberian subsidi bantuan uang muka bagi kredit rumah bersubsidi, dengan alokasi anggaran yang disiapkan mencapai Rp 1,5 triliun.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak pemerintah pusat dan daerah untuk tanggap terhadap kondisi ekonomi dan kesehatan masyarakat. "Kita bersatu gotong royong hadapi tantangan (corona) ini," kata Jokowi.