Birokrasi PSBB Ringkas, Indef Sarankan RI Belajar dari AS & Jerman
Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) dari Amerika Serikat (AS) Eisha Magfiruha mengemukakan, pemerintah Indonesia perlu belajar dari AS dan Jerman dalam menerapkan pembatasan.
Kebijakan pembatasan, yang di Indonesia dinamakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), menurutnya tidak efektif dijalankan. Sebab, tidak memiliki keluwesan dan tergantung sepenuhnya oleh kontrol pemerintah pusat.
"Sebaiknya birokrasi tidak berlibet karena untuk menangani pandemi. Semakin cepat dan agresif maka semakin cepat pandemi berakhir," kata Eisha dalam video conference di Jakarta, Kamis (9/4).
Menurutnya, koordinasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu lebih ringkas. Penyederhanaan birokrasi tersebut ia nilai, diperlukan agar penyebaran corona tidak semakin meluas.
Ia mencontohkan penerapan pembatasan di AS, tergolong luwes dan tidak membutuhkan birokrasi yang rumit seperti Indonesia. Di negara bagian New York misalnya, telah diterapkan kebijakan NY State on Pause. Artinya, pemerintah New York menerapkan restriksi secara ketat dengan melarang masyarakat keluar rumah.
(Baca: Jokowi Ungkap Alasan Rumitnya Prosedur PSBB saat Pandemi Covid-19)
Penduduk diperbolehkan keluar rumah hanya untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok atau ke rumah sakit. Selain itu, pekerja di bidang pelayanan publik juga diizinkan untuk keluar dari tempat tinggalnya. Pemerintah negara bagian New York juga menerapkan denda sebesar US$ 1.000 bagi warga yang melanggar, serta menetapkan jarak sosial sepanjang 2 meter.
Namun, kebijakan seperti NY on Pause ini tidak diterapkan di seluruh negara bagian di AS. Masing-masing negara bagian dapat menentukan kebijakannya, sesuai dengan situasi yang ada.
Selain itu, pemerintah pusat, yakni pemerintah federal di Washington D.C, juga memberikan dukungan berupa dana darurat kepada negara bagian untuk menangani kasus virus corona.
