Pendapatan Turun Efek Corona, Pengusaha Internet Minta Tunda Bayar BHP
Pandemi corona membuat penggunaan internet oleh masyarakat melonjak. Namun, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebut bahwa pendapatannya turun imbas pandemi virus corona. Karena itu, mereka berharap pembayaran Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) dan pungutan Universal Service Obligation (USO) ditunda.
Pembayaran BHP dan pungutan USO tersebut akan jatuh tempo bulan ini. BHP merupakan bagian dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sedangkan pungutan USO digunakan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi di Tanah Air, yang besarannya 1,25% dari total pendapatan perusahaan.
Ketua Umum APJII Jamalul Izza mengatakan, pendapatan anggotanya turun drastis karena banyaknya hotel dan korporasi yang tidak beroperasi akibat pandemi Covid-19. “Kami hanya minta keringanan kewajiban tambahan non-pajak,” katanya dikutip dari siaran pers, kemarin (16/4).
(Baca: Trafik Internet Diramal Naik 40% Saat Lebaran, Kominfo: Jaringan Aman)
APJII memiliki lebih dari 500 anggota perusahaan internet service provider (ISP) di Indonesia. Setengah di antaranya merupakan perusahaan kecil, dengan model bisnis Business to Business (B2B) yang melayani korporasi seperti perkantoran dan hotel.
"Jadi, tidak ada kata industri kami ini diuntungkan dari pandemi ini. Itu persepsi yang salah," ujar Jamal. “Pendapatan perusahaan ISP ikut terjun hingga 50%,
Sebelumnya, perusahaan telekomunikasi seperti Tri, XL Axiata dan Indosat juga meminta insentif dari pemerintah. Indosat berharap pembayaran BHP dan pungutan USO ditunda.
Regulatory charges tersebut biasanya dimasukkan sebagai biaya operasional yang kontribusinya sekitar 25% ke total belanja operasional perusahaan. “Ini untuk menunjukkan dukungan ke semua sektor bisnis termasuk telekomunikasi," kata kata SVP-Head of Corporate Communications at Indosat Ooredoo Turina Farouk.
