Kartu Prakerja Dikritik, Pemerintah Buka Peluang Tambah Dana Insentif
Pemberian Program Kartu Prakerja di tengah pandemi corona menuai kritik dari sebagian masyarakat. Pemerintah pun mempertimbangkan untuk memperbesar insentif.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan, berbagai kritik terkait Kartu Prakerja akan menjadi bahan evaluasi. “Masukan ini penting. Saya kira akan ada evaluasi dan modifikasi,” kata Donny dalam webinar yang diadakan Indonesia Corruption Watch (ICW), Senin (27/4).
Salah satu hal yang akan dipertimbangkan untuk dievaluasi yakni komposisi besaran biaya pelatihan dan insentif. Bila memungkinkan, nilai insentif akan diperbesar dari pengalihan biaya pelatihan.
Alasannya, para pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi virus corona lebih membutuhkan insentif ketimbang pelatihan. (Baca: Pegiat Pendidikan Meragukan Efektivitas Pelatihan Kartu Prakerja)
Saat ini, insentif berupa uang saku ditetapkan Rp 600 ribu per bulan selama empat bulan. Ada pula insentif pasca-pengisian survei evaluasi sebesar Rp 150 ribu.
Sedangkan biaya pelatihan dalam Kartu Prakerja sebesar Rp 1 juta per penerima. Biaya inilah yang dipertimbangkan untuk dialihkan sebagian guna memperbesar insentif.
