Kantor Staf Presiden - Berita Terkini - Kabar Terbaru Hari ini

Masyarakat diimbau tetap mewaspadai dampak lanjutan dari fluktuasi ekonomi global tersebut.

Jokowi dalam sidang kabinet telah memerintahkan para menteri menghentikan polemik perpanjangan masa jabatan presiden.

Lebih dari satu juta hektare lahan di wilayah IKN masih mengalami tumpang tindih rencana tata ruang

Kantor Staf Presiden melakukan kunjungan dan dialog dengan para Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah terkait insiden tindak kekerasan kepolisian dan penolakan warga terhadap pembangunan Bendungan Bener.

Petisi menolak pemindahan ibu kota negara dilakukan sejumlah pihak. Dalam laman change.org, petisi tersebut sudah ditandatangani 27.089 orang dari target 35.000 tanda tangan.

Sejumlah nama digadang sebagai calon Kepala Badan Otorita IKN seperti Ridwan Kamil, Ahok, hingga Bambang Brodjonegoro.

DPR telah memulai pembahasan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. KSP membentuk Gugus Tugas untuk mempercepat pembahasan RUU tersebut.

KSP beranggapan nilai korupsi yang disebut Novel tak jelas. Di sisi lain mereka mengakui masih ada masalah dalam penyaluran bansos.

Pengambilalihan TMII dilakukan karena yayasan tersebut mengalami kerugian. Istana berterima kasih kepada mantan Presiden Soeharto dan Tien Soeharto.

Jaleswari menyebut peraturan mengenai Pam Swakarsa dapat mencegah praktik eigenrichting atau main hakim sendiri.

Survei yang digelar Indikator Politik Indonesia (IPI) menunjukkan tokoh yang memiliki elektabilitas paling tinggi adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

3 Keunggulan Fasilitas Yogyakarta International Airport

Resesi ekonomi bukan lagi hal baru bagi Indonesia. Pada tahun 1998, Indonesia pernah mengalami resesi ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya positif mendadak krisis bahkan minus.

Kantor Staf Presiden menyebut kata normal dalam new normal diartikan masyarakat sebagai kondisi aman dari Covid-19 sehingga melanggar protokol kesehatan.

Jokowi siap mempertaruhkan reputasi politiknya untuk membuat kebijakan extraordinary, mulai dari membuat perppu, membubarkan lembaga hingga reshuffle.