Pemerintah Salurkan BLT Desa Rp 70 M ke Warga Miskin Terdampak Corona
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengaku sudah mencairkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa Rp 70 miliar. Dana ini diberikan kepada warga miskin yang terdampak pandemi corona di 8.157 desa di 76 kabupaten.
"Rata-rata kurang lebih Rp 70 miliar yang sudah cair," kata Abdul saat video conference di Jakarta, Senin (27/4).
BLT tersebut disalurkan secara tunai (cash) dan non tunai (cashless). BLT tunai diberikan melalui sistem door to door atau pintu ke pintu rumah penerima manfaat, dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan BLT cashless diberikan langsung ke rekening penerima.
Meski demikian, ia mengimbau seluruh desa untuk menyalurkan BLT secara cashless. Tujuannya, mengurangi penyebaran Covid-19 melalui uang kertas.
(Baca: Bansos Dampak Corona Tak Tepat Sasaran, Citra Pemerintah Dinilai Turun)
Abdul menyampaikan, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) berkomitmen untuk membantu desa dalam mencairkan BLT. "Jadi, yang mau membuat rekening untuk BLT bisa langsung beri KTP dan dibuatkan secara gratis. Nantinya rekening tak berbunga," ujarnya.
Kriteria penerima BLT dana desa merupakan warga yang bukan tergolong dalam penerima program keluarga harapan (PKH) maupun kartu prakerja. "Ukuran utamanya yaitu dia miskin dan kehilangan mata pencaharian akibat pandemi virus corona," ujar dia.
Pemerintah juga mengeluarkan dua kebijakan percepatan penyaluran BLT dana desa. Pertama, pendataan warga miskin terdampak berbasis RT. Kedua, jika warga tak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), bisa mengajukan permohonan BLT dengan menuliskan nama dan alamat lengkap sebagai pertanggung jawaban.
(Baca: Indef: Bansos Lewat E-wallet Terkendala Kesenjangan Digital)
Anggaran BLT dana desa yang disalurkan pemerintah ke tiap desa berbeda-beda. Kriterianya, desa yang mendapatkan anggaran Rp 800 juta akan dipotong maksimal 25% untuk BLT.
Sedangkan desa yang mendapat Rp 800 juta hingga Rp 1,2 miliar akan dipotong 30%. Untuk desa dengan anggaran lebih dari Rp 1,2 miliar akan dipotong 35%.
Abdul menyebutkan, total dana desa yang akan dialokasikan menjadi BLT sebesar Rp 22 triliun untuk 74.953 kabupaten di Indonesia. Dari anggaran ini, setiap keluarga terdampak corona nantinya berhak mendapat BLT Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.
(Baca: Kementerian Desa Beri Rp 1,8 Juta ke Korban PHK dan Warga Miskin)
