Garuda Berutang Lagi ke Bank untuk Dana Operasional dan Modal Kerja
PT Garuda Indonesia Tbk masih tertekan untuk menyelesaikan utang jatuh tempo tahun ini sekitar Rp 7,5 triliun. Meski begitu, perusahaan BUMN ini kembali menambah utang jangka pendek. Utang baru itu untuk mendanai operasional yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19).
Garuda mendapatkan tiga fasilitas pinjaman dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Pertama, fasilitas pinjaman jangka pendek (FPJP) senilai US$ 50 juta dengan masa periode 30 April-31 Desember 2020.
"Fasilitas ini memiliki status jaminan clean basis, dan dikenakan bunga LIBOR 1M+2,85% per tahun," kata Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Garuda Indonesia Fuad Rizal, dalam keterbukaan informasi, Selasa (5/5).
Kedua, Garuda Indonesia mendapatkan penangguhan jaminan impor (PJI) atau ketentuan kredit modal kerja impor (KMKI), yang bisa juga digunakan sebagai fasilitas pinjaman jangka pendek kedua (FPJP-2). Plafon untuk fasilitas pinjaman ini sebesar Rp 2 triliun.
Fasilitas PJI atau KMKI ini bertenor 30 April-31 Desember 2020 dan memiliki jaminan clean basis. Selain itu fasilitas ini bersifat interchangeable, sehingga penggunaannya tidak boleh melebihi plafon yang telah ditentukan.
Tak hanya Garuda Indonesia saja yang bisa memanfaatkan fasilitas PJI, melainkan juga diperuntukkan bagi PT Citilink Indonesia. Namun, batas yang bisa dimanfaatkan oleh Citilink adalah sebesar Rp 1 triliun.
(Baca: Utang Rp 7,5 T Jatuh Tempo Mei-Juni, Garuda Nego Tunda Bayar ke Bank)
