Soroti Dugaan Perbudakan ABK Indonesia, Susi Angkat Kasus Benjina
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti angkat suara terkait dugaan perbudakan yang dialami oleh anak buah kapal (ABK) asal Indonesia, selama bekerja di kapal ikan Tiongkok.
Melalui akun Twitter-nya, Susi menyebut adanya kejadian seperti perbudakan menjadi dasar mengapa Illegal Unreported Unregulated Fishing (IUUF) harus disikapi secara serius oleh dunia internasional, termasuk Indonesia.
IUUF ini ia katakan merupakan kejahatan lintas negara seperti penangkapan ikan secara ilegal oleh kapal berbendera asing, serta penyelundupan komoditi selain ikan. IUUF juga mencakup kejahatan kemanusian berupa perbudakan modern.
"Begitu seriusnya kejahatan ini sampai Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Barrack Obama membentuk Task Force IUUF. Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah membentuk Satgas 115, yang dulu rencananya akan dibuat multi door menangani semua kejahatan di laut," ujar Susi dalam Twitter-nya, Kamis (7/5).
Terkait kejahatan kemanusiaan di tengah laut ini, Susi mengingatkan munculnya kasus Benjina 2015 silam. Kala itu, Satgas 115 menemukan adanya ratusan ABK warga negara asing (WNA) yang diperkerjakan Grup Pusaka Benjina, serta berhasil mengungkap kasus perdagangan manusia yang dilakukan oleh Grup Pusaka Benjina.
Dalam kasus ini, manager lapangan, satu orang petugas keamanan dan lima kapten kapal berkebangsaan Thailand, telah divonis 3 tahun penjara.
(Baca: ABK Indonesia Diduga Alami Perbudakan di Kapal Tiongkok)
