Menaker Tegaskan THR Wajib Dibayar Sepekan Sebelum Lebaran

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberi Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja atau buruh. Padahal, kondisi ekonomi saat ini terpukul pandemi corona.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengingatkan pengusaha agar membayarkan THR tepat waktu. "THR keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya," kata Ida dalam siaran pers pada Senin (11/5).

Kewajiban pemberian tunjangan tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Permenaker itu merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Adapun, pengusaha yang terlambat membayar THR kepada pekerja/buruh akan dikenai denda 5%. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja/buruh. Sedangkan, pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha.

(Baca: THR: Dilema dan Polemik di Pusaran Pandemi Corona)

Sebelumnya, Kemnaker juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19 (SE THR). Melalui SE tersebut, para Gubernur seluruh Indonesia diminta untuk memastikan perusahaan membayar THR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Bila ada pengusaha yang tak mampu membayar, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan," ujar Ida.

Jika perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan, pengusaha diharapkan dapat memproses dialog secara kekeluargaan antara pengusaha dan pekerja/buruh.

"Dialog dilandasi dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan," katanya.

Dialog tersebut dapat menyepakati beberapa hal, salah satunya yaitu perusahaan yang tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan dapat membayarnya secara bertahap.

Selain itu, perusahaan yang tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat menunda pembayaran sampai jangka waktu tertentu yang disepakati.  Pemerintah mengatur waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan.

(Baca: Anggaran Naik, PNS Bakal Terima THR Lebih Kecil Tahun Ini?)