Pandemi Corona, 30 Juta Karyawan Properti Terancam PHK
Sebanyak 30 juta tenaga kerja industri properti terancam mengalami pemutusan hubungan kerja lantaran belum jelasnya stimulus pemerintah di sektor ini. Pengusaha properti meminta pemerintah memberikan kepastian, terutama terkait restrukturisasi kredit untuk sektor tersebut.
Ketua Bidang Properti Asosiasi Pengusaha Indonesia Sanny Iskandar menjelaskan pukulan pandemi virus corona atau Covid-19 sangat berimbas pada sektor properti dan turunannya. Saat ini, biaya operasional perusahaan-perusahaan tersebut masih terus berjalan, sementara pemasukan sangat minim.
"Tenaga kerja yang terdampak langsung jumlahnya sangat besar sekitar 30,3 juta. Kami harap dukungan pemerintah karena sektor properti ini adalah sektor real yang memberi dampak langsung baik kepada pekerjaan maupun yang terkait dengan peningkatan peningkatan ekonomi," kata dia dalam diskusi daring di Jakarta, Kamis (14/5).
Selain restrukturisasi kredit, pengusaha properti juga meminta pembebasan biaya abodemen listrik dan air pada mal dan perkantoran. Pasalnya, komponen tersebut merupakan salah satu biaya operasional terbesar.
"Kami rasa sekarang ini saatnya pemerintah harus memberi perhatian ke pengembang," kata dia.
(Baca: Pengusaha Properti Desak Pemerintah soal Restrukturisasi Kredit)
Sementara itu, Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia Totok Lusida mengatakan pengusaha properti siap menjalankan permintaan pemerintah untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja pada karyawannya. Namun, hal ini harus didukung dengan kepastian restrukturisasi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020.
"Kami minta restrukturisasi pembayaran pokok dan bunga supaya bisa buat bayar karyawan. Kami digantung terlalu lama oleh perbankan, perlukan adanya kepastian. Kalau tidak pasti, pengembang di bawah REI akan terganggu, bisa terjadi PHK," kata dia.
