Jelang New Normal, 80 Mal di Jakarta Ajukan Surat Izin Beroperasi
Sebanyak 80 mal atau pusat perbelanjaan di DKI Jakarta telah mengajukan surat izin kembali beroperasi menjelang penerapan fase kenormalan baru atau new normal. Hal ini dilakukan untuk kembali menggeliatkan perekonomian dan menyelamatkan nasib karyawan yang dirumahkan.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia ( APPBI) Stefanus Ridwan mengatakan, dalam satu pusat perbelanjaan setidaknya mempekerjakan karyawan 2.000 orang. Sejak pandemi Covid-19 merebak di Indonesia, hampir seluruh karyawan dirumahkan karena mal diharuskan tutup sementara selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
"Di Jakarta kurang lebih sudah ada 80 mal minta diizinkan kembali dibuka, tapi keputusan tergantung kepala daerah. Kalau bisa, kami harapkan dibuka saja mal supaya kami juga bisa mengontrol protokol kesehatan di era new normal," kata Stefanus kepada katadata.co.id, Selasa (2/6).
(Baca: Marak PHK, 23 Pengelola Mal di Bandung Ajukan Kesiapan New Normal)
Menurutnya, pengusaha mal sudah berkomitmen menerapkan protokol kesehatan ketika nanti beroperasi. Pihak pengelola mal telah menyusun seluruh standar operasional prosedur (SOP) kesehatan dan pembatasan-pembatasan sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan dan organisasi kesehatan dunia atau WHO.
Bahkan, seluruh pengunjung akan dipantau sejak sebelum memasuki pusat perbelanjaan hingga meninggalkan mal.
Kendati demikian, seluruh surat izin yang dilayangkan APPBI belum mendapatkan respons dan belum diketahui kapan izin operasi akan kembali diterbitkan pemerintah.
Salah satu pengelola mal yang menyatakan kesiapannya membuka kembali lokasi usahanya, yakni Mal Grand Indonesia. Pusat belanja ini akan dibuka kembali pada 8 Juni.
Namun rencana tersebut bisa berubah karena menunggu keputusan dari pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan penerapan new normal. Saat ini, manajemen belum dapat memastikan jumlah pengunjung yang diperbolehkan masuk saat penerapan new normal.
"Kami juga menunggu aturan dan keputusan dari pemerintah," kata Corporat Communications Grand Indonesia Annisa Hazarini kepada Antara, Senin (1/6).
