Sejarah Penentuan Tahun Ajaran Baru dan Polemiknya di Era Normal Baru
Tahun ajaran baru 2020 direncanakan mulai pada 13 Juli. Namun pengamat pendidikan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilainya sangat riskan lantaran kurva pandemi virus corona belum sepenuhnya melandai. Mereka mengusulkan pemerintah mengkaji ulang rencana tersebut.
Wakil Ketua KPAI Rita Pranawati menyatakan keselamatan peserta didik harus menjadi pertimbangan prioritas guna menentukan kebijakan tahun ajaran baru di era kenormalan baru atau new normal. Terlebih secara psikologis kemampuan anak memahami pencegahan penularan virus corona masih sangat rendah. Di sisi lain, risiko anak tertular sama dengan orang dewasa.
Rita pun mengusulkan kegiatan belajar mengajar agar dimulai ketika tren penularan virus corona telah melandai dan itu tak bisa dilakukan dalam waktu dekat. “Prinsipnya yang utama keselamatan anak menjadi prioritas,” kata dia kepada Katadata.co.id, 29 Mei lalu.
(Baca: Masuk Era Normal Baru, Pemerintah Umumkan Tahun Ajaran Baru Sore Ini)
Hal senada disampaikan Pengamat Pendidikan Universitas Multimedia Nusantara Doni Koesoema. Menurutnya daerah dengan zona merah seperti DKI Jakarta tak perlu buru-buru memulai tahun ajaran baru dan membuka sekolah. Ia pun menyarankan pemerintah menyiapkan tiga hal sebelum melakukan keduanya.
Persiapan pertama, adalah pemutakhiran data kesiapan sekolah di daerah menjalankan protokol kesehatan di era new normal. Caranya pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Hal ini karena data langsung berada di tangan pemerintah daerah.
“Kebijakan tidak bisa satu untuk semua. Harus memperhatikan data di tingkat Kabupaten/Kota. Kalau aman semua dan sekolah siap, anak-anak boleh masuk,” kata Doni kepada Katadata.co.id, 29 Mei lalu.
Kedua, pemerintah mesti melakukan rapid test untuk guru dan petugas sekolah. Tujuannya memastikan tak ada penularan virus corona dari pihak sekolah. Sehingga, peserta didik bisa dipastikan aman ketika kegiatan belajar mengajar dimulai lagi.
Terakhir atau ketiga, pemerintah harus memastikan kesiapan infrastruktur sekolah. Hal ini untuk menunjang pelaksanaan protokol covid-19 saat kenormalan baru seperti jaga jarak antar peserta didik dan guru. Untuk dapat melaksanakannya setidaknya dibutuhkan penambahan ruang kelas. Namun saat ini masih banyak sekolah di daerah yang kekurangan kelas.
“Pemerintah mesti memikirkan cara menambah atau memperbaiki ruang kelas yang rusak,” kata Doni.
(Baca: Persiapan yang Harus Dilakukan Pemerintah Sebelum New Normal Sekolah)
Rencana tahun ajaran baru pada 13 Juli mulanya diketahui dari pengumuman Dinas Pendidikan DKI Jakarta, 25 Mei lalu melalui Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 467 tahun 2020 tentang Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2020/2021. Dalam keterangan resmi yang diterima Katadata.co.id saat itu, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyatakan kebijakan ini berdasarkan keputusan Kemendikbud.
Meskipun begitu, Nahdiana menyatakan tahun ajaran baru bukan berarti membuka sekolah. Menurutnya, keputusan membuka sekolah menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat dan daerah dengan mempertimbangkan kondisi penanganan covid-19.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat mengumumkan pelaksanaan PSBB transisi fase I pada 4 Juni lalu menyatakan sekolah belum akan dibuka. Sebaliknya, kegiatan pendidikan akan dilaksanakan kembali saat pandemi telah benar-benar dikendalikan.
Kebijakan serupa dilakukan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Namun, Pemerintah Kota Bukittinggi menyatakan sudah siap membuka sekolah pada Juli nanti dengan sejumlah ketentuan terkait protokol kesehatan covid-19.
