Pengusaha Nilai Peluang RI Gaet Relokasi Investasi Tiongkok Kecil
Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Aprinso memperkirakan, peluang Indonesia mendapatkan relokasi investasi dari Tiongkok semakin kecil. Alasannya, ada beberapa faktor yang menghambat minat investasi asing masuk.
Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakri mengatakan, salah satu hambatan yang memperkecil peluang Indonesia menggaet relokasi investasi adalah, belum rampungnya perjanjian dagang dengan Uni Eropa atau Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA).
"Peluangnya semakin kecil, karena pemerintah tahun lalu menjanjikan 2020 penyelesaian IEU CEPA dapat tercapai, tapi sampai sekarang tidak ada kelanjutannya. Padahal, kesepakatan ini sangat diperlukan agar Indonesia bisa bersaing dengan Vietnam," kata Firman kepada Katadata.co.id, Kamis (25/6).
Sebelumnya, industri alas kaki masih optimistis relokasi investasi dapat digaet dengan menawarkan kawasan industri di Jawa Tengah, yang memiliki upah lebih kompetitif. Namun, hal itu tidak dibarengi dengan penyelesaian perjanjian dagang dengan Eropa yang merupakan salah satu pasar terbesar ekspor alas kaki.
Sebagai pesaing utama industri alas kaki, Vietnam telah bergerak cepat menyelesaikan perjanjian dagang dengan Uni Eropa. Alhasil, bea masuk produk alas kaki ke Eropa lebih murah dibandingkan dengan Indonesia.
Hambatan kedua adalah letak geografis, di mana letak Vietnam lebih dekat dengan Tiongkok sebagai produsen bahan baku. Hal ini dinilai menguntungkan, karena industri di Vietnam bisa mendapatkan bahan baku lebih cepat dan murah.
(Baca: BKPM Bentuk Satgas untuk 'Jemput Bola' Relokasi Industri dari Tiongkok)
"Bahan baku kita masih ketergantungan dengan Tiongkok dan posisi Vietnem dengan bahan baku lebih dekat. Apalagi sekarang dengan mereka ada kesepakatan dagang denga Eropa kita sudah kalah bea masuk di sana," kata dia.
Kekalahan semakin telak, karena secara produktivitas sentra industri alas kaki Indonesia kalah jauh dibandingkan Vietnam, lantaran perbedaan jam kerja.
Untuk meningkatkan daya saing, Aprisindo mendesak pemerintah segera merampungkan perjanjian-perjanjian dagang internasional.
Kemudian, satuan tugas (Satgas) bentukan Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) harus bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perindustrian.
"Kalau Satgas hanya melibatkan BKPM saya rasa hanya teknikal saja, tapi isu besarnya belum diselesaikan saya rasa akan susah juga untuk bisa menarik investasi khususnya untuk industri orientasi ekspor," kata dia.
(Baca: Bidik Relokasi 40 Perusahaan Tiongkok, BKPM Minta Anggaran Rp 120 M)
Sebelumnya, BKPM membentuk satgas untuk mengejar relokasi investasi dari Tiongkok akibat pandemi virus corona. Tim tersebut akan bekerja mengidentifikasi perusahaan yang berminat memindahkan pabriknya ke Indonesia.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, langkah tersebut sebagai strategi jemput bola agar investasi di dalam negeri terus meningkat. Satgas bentukannya juga bakal bernegosiasi untuk memudahkan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan investor.
"Paling penting adalah memberi kewenangan kepada mereka untuk membuat keputusan dalam bernegosiasi. Itu penting diberikan, agar cepat jalannya,” kata Bahlil, dalam siaran pers.
Untuk tempat relokasi pabrik, Bahlil menjelaskan tengah mempersiapkan kawasan industri di Kabupaten Brebes dan Batang, Jawa Tengah. Upaya ini pun diklaim telah membuahkan hasil dengan masuknya beberapa relokasi pabrik dari Tiongkok.
Ia menyebutkan, telah ada 60% perusahaan yang sedang dalam proses relokasi dan masih ada yang tahap penjajakan. Namun, Bahlil belum bisa mengungkapkan perusahaan-perusahaan tersebut, karena menunggu Presiden Joko Widodo yang akan mengumumkan nanti.
(Baca: Pengusaha Menilai Pemerintah Tak Serius Benahi Industri Padat Karya)
