Tiga Skenario Pemerintah Selamatkan BUMN dari Pandemi Corona

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyampaikan tiga skenario bantuan kepada perusahaan-perusahaan pelat merah yang terdampak pandemi corona. Total bantuan dari pemerintah itu mencapai Rp 153,7 triliun, berdasarkan data yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga.

Skenario bantuan dari pemerintah tersebut terdiri dari pencairan utang pemerintah atau kompensasi kepada BUMN dengan nilai total Rp 108,48 triliun, kemudian penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 25,57 triliun, serta dana talangan sebesar Rp 19,65 triliun.

1. Pencairan Utang Pemerintah kepada BUMN

Skenario bantuan pertama ini memiliki nilai paling besar di antara skenario bantuan lainnya. Total ada tujuh BUMN yang mendapatkan pembayaran kompensasi atau menerima pembayaran utang dari pemerintah.

Tujuh BUMN tersebut yaitu PT Perusahaan Listrik Negara yang akan menerima kompensasi sebesar Rp 48,46 triliun, PT Pertamina sebesar Rp 40 triliun, PT Pupuk Indonesia Rp 6 triliun, PT Kimia Farma Rp 1 triliun.

(Baca: Cara Pemulihan Ekonomi Akibat Corona, 12 BUMN "Disuntik" Rp155 Triliun)

Kemudian Perum Bulog akan mendapatkan Rp 560 miliar, PT Kereta Api Indonesia (KAI) Rp 300 miliar, serta BUMN-BUMN karya yang akan mencapatkan kompensasi sebesar Rp 12,16 triliun.

2. Penyertaan Modal Negara (PMN)

Pada skenario kedua, pemerintah akan menyuntikkan tambahan modal baru melalui PMN kepada BUMN dengan total Rp 25,57 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari PMN yang telah dianggarkan pada APBN 2020 sebesar Rp 9,77 triliun, dan PMN tambahan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 15,5 triliun.

Adapun PMN sebesar Rp 9,77 triliun merupakan anggaran yang diatur melalui Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur dan rincian APBN 2020. PMN ini dialokasikan kepada PLN sebesar Rp 5 triliun, PT Hutama Karya Rp 3,5 triliun, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Rp 270 miliar, dan PT Permodalan Nasional Madani Rp 1 triliun.

Sedangkan tambahan Rp 15,5 triliun melalui program PEN diberikan kepada Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 7,5 triliun untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Sehingga BUMN karya ini akan mendapatkan PMN dengan total Rp 11 triliun.

(Baca: Dapat "Suntikan" Dana Rp 8,5 T, Garuda Siapkan Alokasi Penggunaan)

Kemudian Bahana akan mendapat tambahan PMN sebesar Rp 6 triliun menjadi total Rp 6,27 triliun untuk memperkuat kapasitas penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Jamkrindo dan Askrindo.

Lalu PNM akan mendapat tambahan modal negara sebesar Rp 1,5 triliun menjadi total Rp 2,5 triliun untuk meningkatkan penyaluran kreditnya kepada UMKM. Selain itu pemerintah memasukkan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) ke dalam daftar penerima PNM sebesar Rp 500 miliar.

PMN untuk ITDC dimaksudkan untuk pengembangan kawasan wisata Mandalika dan untuk persiapan Indonesia menjadi tuan rumah gelaran Moto GP pada 2021.

3. Dana Talangan

Skenario bantuan ketiga dari pemerintah yaitu melalui pemberian dana talangan. Dana talangan ini diberikan dalam bentuk investasi non permanen pemerintah melalui special mission vehicle (SMV) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan penempatan dana pemerintah pada bank peserta.

(Baca: Pemerintah Guyur Perbankan Rp 35 Triliun untuk Program Restrukturisasi)

Adapun perusahaan pelat merah yang akan menerima dana talangan ini yaitu PT Garuda Indonesia Tbk sebesar Rp 8,5 triliun dalam bentuk investasi non permanen. Dana talangan ini diberikan karena jumlah penumpang Garuda turun hingga 95% imbas pandemi corona.

Kemudian holding PT Perkebunan Nusantara (Persero) alias PTPN akan menerima dana talangan sebesar Rp 4 triliun akibat penurunan harga CPO dan volume permintaan ekspor. Lalu KAI akan menerima Rp 3,5 triliun karena operasional yang terbatas.

Sementara itu perusahaan produsen baja PT Krakatau Steel Tbk akan menerima dana talangan Rp 3 triliun sebagai relaksasi kepada industri hilir dan industri pengguna. Terakhir, Perum Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas) akan menerima Rp 650 miliar untuk modal kerja.

Bantuan untuk BUMN Sudah Tepat?

Menanggapi rencana pemerintah tersebut, pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia Toto Pranoto menilai pemberian bantuan untuk BUMN ini sudah tepat. "Menurut saya, relatif sudah pas saja," ujarnya kepada Katadata.co.id.

(Baca: Pemulihan Ekonomi akibat Pandemi Corona Bakal Telan Anggaran Rp 318 T )

Pasalnya bantuan tersebut mengcover seluruh sektor penting. Seperti sektor transportasi dengan dana talangan kepada KAI dan Garuda Indonesia yang bisnisnya terpukul akibat PSBB. Selain itu dua BUMN transportasi ini juga membutuhkan tambahan modal kerja.

Kemudian Perum Bulog menurut Toto juga membutuhkan bantuan untuk menyerap hasil panen petani demi menjaga ketahanan di masa pandemi corona.

Begitu pula dengan Hutama Karya yang mendapatkan PMN untuk melanjutkan proyek tol Trans Sumatera. Menurut Toto pembangunan jalan tol Trans Sumatera harus dilanjutkan untuk menstimulus pembangunan ekonomi di daerah agar dapat segera bangkit setelah pandemi berlalu.

Meski demikian, Toto mempertanyakan urgensi pemberian bantuan kepada ITDC di masa pandemi corona saat ini. Meskipun dia mengakui bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang harus segera dipulihkan setelah pandemi ini berlalu.

"ITDC harus segera bersiap sebelum wisatawan datang kembali. Jadi, PMN ini sebenarnya bisa dipahami," katanya.

(Baca: Pemerintah Tambah Anggaran Pemulihan Ekonomi Corona Rp 56 T pada 2021)