Bandara Banda dan Food Estate Maluku Masuk Proyek Strategis
Provinsi Maluku dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajukan 12 proyek untuk dimasukkan dalam proyek infrastruktur strategis nasional. Langkah ini merupakan bagian dari rencana revisi Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Proyek Strategis Nasional (PSN).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan 12 proyek tersebut terdiri dari 11 proyek di Maluku serta 1 proyek di NTB. Menilik data dari Pemerintah Provinsi Maluku, 11 proyek terdiri atas proyek transportasi laut Trans Maluku, Food Estate, jalan layang (flyover) Sudirman, Rumah Sakit Berbasis Maritim, pengembangan Institut Teknologi Ambon, serta pengembangan Bandara Banda.
Selain itu, proyek sekolah tinggi pelayaran, pembangunan pasar apung terapung Mardika, pengembangan dok dan galangan kapal, pembangunan pelabuhan perikanan dan kontainer di Waai, serta pembangunan sektor kemaritiman. (Baca: Jokowi Pastikan Pelabuhan Kuala Tanjung Jadi Hub Internasional)
Adapun di NTB, menurut Darmin, pengembangan ruas jalan penghubung bandara di daerah tersebut akan dimasukkan dalam proyek strategis nasional. Hal ini berdasarkan masukan dari Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi. "Memang tadi diminta untuk dipelajari," kata Darmin usai rapat perencanaan proyek strategis nasional di Provinsi Maluku dan NTB di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/2).
Darmin menambahkan, saat ini telah ada proyek infrastruktur di NTB yang masuk dalam proyek strategis nasional. Beberapa di antaranya adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Bendungan Tanju dan Mila. Adapun, di Maluku sebelumnya telah ada proyek kawasan khusus pangan yang berstatus proyek strategis.
(Baca: Jokowi Genjot Proyek Strategis di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Utara)
Sementara itu, Presiden Joko Widodo meminta pembangunan infrastruktur konektivitas di Maluku dan NTB terus dilanjutkan. Alasannya, dua provinsi tersebut memiliki beberapa sektor unggulan seperti pariwisata, perikanan, serta pertambangan. "Saya meminta ada dampak pembangunan terutama bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)," kata Presiden.
