Pengusaha Khawatir Pemotongan Anggaran Hambat Arus Logistik
Pemotongan anggaran Kementerian Perhubungan diprediksi menghambat penyaluran logistik di wilayah Indonesia Timur. Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Ilham Masita mengatakan urat nadi logistik, terutama di Papua dan Papua Barat, adalah moda transportasi udara.
Alih-alih mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi, Zaldy menyayangkan keputusan pemerintah memangkas anggaran infrastruktur pendukung logistik. “Seharusnya infrastruktur logistik tidak dipotong,” kata Zaldy kepada Katadata. (Baca: Anggaran Kementerian Dipangkas, Pemerintah Hemat Rp 50,6 Triliun).
Dia berharap pemerintah tetap menggelontorkan dana untuk menggeber proyek-proyek infrastruktur. Sebab, bukan hanya efek dari terwujudnya infrastruk yang dibutuhkan, seperti terbentuknya konektivitas daerah. Dalam masa konstruksi, proyek-proyek ini pun dapat menyerap tenaga kerja.
Bahkan kalau bisa pemerintah berutang. Ya, lebih baik berutang,” kata Zaldy.
Kemarin, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan memaparkan rencana pemotongan anggaran kementeriannta dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2016. Penghematan yang akan dilakukan mencapai Rp 5,5 triliun yang terdiri dari Rp 3,7 triliun pemotongan anggaran operasional, sedangkan sisanya merupakan Pinjaman Hibah Luar Negeri yang ditahan. (Baca: APBN Dipotong Rp 50 T, Jokowi Mau Pangkas Lagi Dana Kementerian).
Menurut Jonan, beberapa proyek infrastruktur yang ditunda pelaksanaannya berada di wilayah Indonesia Timur. Salah satu contohnya adalah fasilitas bandara penunjang konektivitas seperti pembangunan runway strip di bandara Kaimana (Papua Barat), pelapisan landas pacu di bandara Emalanu (Maluku Utara), serta perpanjangan runway bandara Haliwen (Nusa Tenggara Timur).
Untuk bidang perkeretaapian, Jonan menjelaskan akan ada pengurangan anggaran pada elektrifikasi jalur kereta Solo - Yogyakarta - Kutoarjo, reaktifasi jalur trem di kota Surabaya. Selain itu ada pengurangan anggaran pada proyek pembangunan jalur ganda Madiun - Kedung Banteng dan pengadaan bantalan beton pada ruas rel Makassar - Pare-Pare.
Dari sisi kepelabuhan, pemotongan ini akan mengakibatkan beberapa fasilitas terhambat pembangunannya. Salah satu contohnya adalah fasilitas Pelabuhan Angin, Gunung Sitoli (Sumatera Utara); Tanjung Moco (Kepulauan Riau); serta Pelabuhan Dompak (Kepulauan Riau). (Baca: Pemotongan Belanja Tak Akan Ganggu Target Pertumbuhan Ekonomi)
Sedangkan untuk bidang perhubungan darat, pemotongan dilakukan dengan mengurangi anggaran pengadaan bus oleh Kementerian Perhubungan, penundaan rehabilitasi Terminal Bus Pondok Cabe, dan pengadaan kapal pemyeberangan 300 GT yang menghubungkan Tigaras - Simanindo (Sumatera Utara).
Beberapa ada juga yang mengalami penundaan sampai dengan tahun 2017,” kata Jonan.
Sementara itu, ekonom dari Indef Enny Sri Hartati menyatakan Kementerian Perhubungan maupun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lebih baik menghemat, bukan pemotongan anggaran. Dengan langkah ini, seluruh program yang ditetapkan dapat berjalan. Caranya, Enny memberi contoh, memindahkan seluruh rapat di luar kota ke tempat terdekat.
Agar upaya tersebut sukses, dia berharap Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Keuangan turun tangan untuk memberi arahan kepada kementerian dan lembaga dalam berhemat. “Agar tidak memotong program prioritasnya,” kata Enny.
