ESDM Sebut Aturan Baru Minerba Tak Otomatis Perpanjang Kontrak Tambang

Image title
2 April 2020, 14:30
esdm, pertambangan, minerba
Arief Kamaludin (Katadata)
Ilustrasi, logo Kementerian ESDM. Kementerian ESDM menegaskan terbitnya Permen 7/2020 tak lantas memberi perpanjangan otomatis bagi perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Perpanjangan Batu bara.

Kementerian ESDM baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 7/2020 tentang kegiatan pertambangan minerba. Namun, beleid tersebut diduga memberi celah perpanjangan kontrak otomatis bagi perusahaan tambang.

Dalam Pasal 111 diatur bahwa Menteri dapat menetapkan ketentuan lain bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi sebagai kelanjutan Kontrak Karya (KK) atau Perjanjian Karya Pertambangan Batu Bara (PKP2B).

Advertisement

Hal itu dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan minerba serta menjamin iklim usaha yang kondusif. Untuk menetapkan ketentuan tersebut, Menteri ESDM harus mempertimbangkan skala investasi, karakteristik operasi, jumlah produksi, dan daya dukung lingkungan.

Namun, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi mengatakan Permen itu tidak dimaksudkan memberi perpanjangan bagi pemegang KK dan PKP2B. Aturan itu terbit guna menjamin kepastian hukum bagi perusahaan tambang.

Selain itu, pemerintah ingin memberi kepastian berusaha, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Pemerintah juga ingin menyederhanakan birokrasi dan perizinan, serta mendorong pengembangan pengusahaan pertambangan minerba.

Apalagi pasal itu bukan merupakan peraturan yang baru. Hal yang sama telah diatur dalam Permen ESDM nomor 50/2018 Pasal 43A dan Permen ESDM nomor 51/2018 Pasal 110A.

"Intinya pasal itu memberikan simplifikasi birokrasi dan perizinan, serta memberikan kepastian hukum atas prosedur pengajuan perpanjangan KK atau PKP2B menjadi IUPK", ujar Agung dalam keterangan tertulis pada Kamis (2/4).

(Baca: APBI Desak Kemendag Cabut Aturan Kapal Nasional untuk Ekspor Batu Bara)

Mengenai frase "ketentuan lain" yang tertuang dalam Pasal 111, Agung menjelaskan pemerintah tidak bermaksud memberikan hak-hak khusus yang menyimpang dari perundang-undangan. Ketentuan tersebut justru menjadi instrumen pengendali agar pelaku usaha pertambangan dapat melaksanakan kewajibannya secara proporsional.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement