Terancam Digugat PGN, Petronas Masih Cari Solusi Lapangan Kepodang
Petronas Carigali Indonesia terus mencari cara untuk menyelesaikan kondisi kahar di Lapangan Kepodang. Ini merespons rencana PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk mengajukan arbitrase akhir bulan ini.
Senior Manager Corporate Affairs & Administration Petronas Carigali Indonesia Andiono Setiawan mengatakan solusi itu masih dalam pembahasan. "Kami sedang membicarakan dengan semua pihak terkait masalah ini untuk mencari solusi yang bisa diterima oleh semua pihak," kata dia kepada Katadata.co.id, Rabu (4/7).
Sayang Andiono belum mau merinci mengenai target pemenuhan kewajiban. Padahal kekurangan pasokan gas terjadi sejak 2016 lalu.
Atas kekurangan itu, PGN berencana menggugat arbitrase Petronas Carigali Muriah Limited. "Programnya sih harusnya akhir Juli ini kami ajukan," kata Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Dilo Seno Widagdo di Jakarta, Selasa (3/7).
Menurut Dilo pengajuan arbitrase tidak diajukan di Indonesia atau Singapura, melainkan di Hongkong. Ini sesuai dengan bunyi di dalam kontrak antara KJG dan Petronas.
Arbitrase ini merupakan upaya terakhir yang ditempuh dalam suatu perjanjian jual beli apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang dijanjikan atau wanprestasi. "Kalau salah satu wanprestasi ya kami ajukan arbitrase," kata Dilo.
PGN memang sudah menyurati Petronas melalui anak usahanya, PT Kalimantan Jawa Gas (KJG) untuk menempuh upaya mediasi. Namun upaya itu tidak ditindaklanjuti oleh Petronas.
Berdasarkan keterbukaan informasi, PGN sempat mengirimkan surat kepada direksi PT Bursa Efek Indonesia pada 27 Juni 2018 lalu, Dalam surat tersebut, PGN menjelaskan kalau KJG yang 80% sahamnya dipegang PGN memiliki kontrak jual beli gas dengan Petronas Carigali Muriah Limited dan PLN.
Kontrak itu tertuang dalam Gas Transportation Agreement (GTA). Isinya kontrak pengangkutan gas dari lapangan Kepodang ke Pembangkit Listrik Milik PLN di Tambak Lorok, Jawa Tengah.
(Baca: Petronas Disebut Siap Bayar Utang Rp 460 Miliar ke PGN)
Sesuai ketentuan GTA, terdapat permasalahan atas kewajiban pemenuhan pembayaran batas minimal volume gas yang melewati pipa (ship or pay) untuk tahun 2016 dan 2017. Total nilai yang harus dibayarkan Petronas sekitar US$ 30,4 juta atau sekitar Rp 437 miliar.
