Belasan Kontraktor Migas Tunggak Bayar Pajak Triliunan Rupiah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya tunggakan pajak dari belasan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sebesar ratusan juta. Temuan ini berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen terkait pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2017 disebutkan awalnya, kewajiban pajak ke-17 KKKS atau pun pemegang Working Interest (mitra) yang harus disetor adalah US$ 330 juta. Namun dari jumlah tersebut baru US$ 120 juta yang terbayarkan sehingga terdapat kekurangan US$ 209 juta.

Dari US$ 209 juta itu juga  sudah terbayar saat pemeriksaan sebesar US$ 251 ribu. Alhasil yang masih belum terbayarkan US$ 208,7 juta atau Rp 2,8 triliun. 

Jumlah pajak yang harus dibayarkan itu sebenarnya bukan hanya untuk tahun ini. Dari US$ 209 juta ada US$ 60 juta yang sudah diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Perhitungan Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Tahun 2014 No. 20/AUDITAMA/VII/PDTT/03/2016 tanggal 3 Maret 2016.

Bahkan, BPK sudah merekomendasikan kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) agar berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Pajak untuk menagih kurang setor pajak sebesar US$ 60 juta dan mengenakan denda sesuai dengan ketentuan perpajakan. Namun atas rekomendasi tersebut belum ada penyelesaian.

Selain itu BPK juga mengirimkan surat konfirmasi kepada 17 KKKS operator dan mitra untuk memperoleh penjelasan terkait kebenaran nilai pajak terutang beserta alasan kurang setor pajak. Dari jumlah tersebut ada enam KKKS operator dan mitra tidak menjawab surat konfirmasi. Mereka adalah Kondur Petroleum S.A./EMP Malacca Strait, PT Imbang Tata Alam, EMP Bentu Ltd., EMP ONWJ, PT Golden Spike Energy Indonesia, dan Mandiri Madura Barat.

Dari 11 kontraktor yang menjawab surat konfirmasi itu, tujuh di antaranya menyatakan telah mengajukan permohonan pemindahan buku kepada Kantor Pelayanan Pajak Migas atas kelebihan pembayaran tahun-tahun pajak sebelumnya. Nilainya US$ 14 juta.

Mereka adalah Singapore Petroleum Sampang Ltd. (Sampang), PHE Tuban E Java-JOB PPEJ (Tuban), PT PHE Makassar Strait (Offshore Makassar Strait), PHE Salawati-JOB PPS (Salawati Basin, Papua). Ada juga PHE Tomori Sulawesi (Senoro, Toili, Sulawesi), PHE Tengah (Tengah, Offshore East Kalimantan), PHE Jambi Merang (Jambi Merang).

Adapun Medco E&P Tomori Sulawesi dan Kingswood Capital Ltd. membayar pajak terutang masing – masing senilai US$ 245 ribu dan US$ 5 ribu pada saat pemeriksaan berlangsung. Sementara Energy Equity Epic (Sengkang)  megakui belum membayar pajak US$ 6 juta dan berkomitmen menyelesaikan kewajibannya.

PT Benuo Taka Wailawi menyatakan tidak dapat membayar kewajiban US$ 593 ribu karena ada pengalihan hak kelola dari Perusahaan Daerah Benuo Taka ke PT Taka Wailawi pada 2015. Benuo Taka Wailawi juga masih menunggu proses penetapan penyetoran perpajakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sementara itu, Presiden Direktur PHE Gunung Sardjono Hadi dan Direktur yang juga Chief Operating Officer (COO) Medco Ronald Gunawan belum mau merespon hal itu. Mereka belum membalas pesan yang disampaikan, Rabu (4/10).

Tabel 17 KKKS yang Masih Menunggak Pajak Tahun 2015