Divestasi Saham Freeport Ditargetkan Rampung Desember 2018
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah melakukan kajian soal valuasi saham PT Freeport Indonesia beserta waktu pelaksanaan pembelian. Rencananya, pembelian 51% saham perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini rampung Desember 2018.
Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, saat ini, memang Kementerian BUMN yang sedang melakukan valuasi harga saham, cara divestasi, dan waktu pelaksanaannya. Menurutnya, kajian ini perlu dilakukan karena terdapat perbedaan pendapat antara pemerintah dengan Freeport.
"Jadi, dengan financial advisor kami dan lawyer kami sedang menyiapkan timing-nya maupun cara valuasinya, karena ini kan valuasinya berbeda-beda. Dari maunya Freeport begini, kami maunya begini," ujar Rini saat ditemui di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (20/9).
Hanya, Rini baru mau mengungkapkan hasil kajian setelah kerja timnya selesai. Yang jelas, Rini tetap berharap, BUMN melalui PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) yang dapat mengambil saham milik Freeport.
Rini pun mengungkapkan, proses divestasi saham Freeport tidak perlu menunggu terbentuknya perusahaan induk (holding) BUMN sektor pertambangan. Menurutnya, hal tersebut bisa dijalankan secara paralel. Meski, dirinya tetap yakin saat proses pembelian dan penyerahan saham ini selesai pada Desember 2018, holding BUMN pertambangan telah terbentuk.
"Memang proses holding ini sedang kami selesaikan. Insyaallah sebelum akhir tahun ini beres," ujar Rini.
Sementara itu, Menteri Koordiantor Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bank asal Jerman, Deutsche Bank, menawarkan diri untuk membantu Indonesia mengambil alih saham divestasi Freeport. Deutsche Bank siap membiayai BUMN yang akan mengakuisisi saham perusahaan tambang Amerika Serikat tersebut.
"Deutsche Bank datang niat bantu financing BUMN yang masuk ke Freeport," kata Luhut di kantornya, Jakarta, Selasa (19/9) kemarin. Namun, belum diketahui berapa besar pembiayaan yang disiapkan bank asing tersebut.
Pemerintah telah menegaskan kepada Freeport Indonesia untuk melaksanakan kewajibannya mendivestasikan 51% sahamnya kepada Indonesia. Syarat divestasi saham ini harus dipenuhi jika Freeport ingin memperpanjang kontrak karya di Indonesia.
Saat ini pemerintah telah memiliki 9,4% saham perusahaan tersebut. Artinya Freeport harus melepas 40,6% lagi sahamnya kepada Indonesia.
Terkait dengan saham divestasi ini, pemerintah memastikan akan memberikan beberapa bagian kepada pemerintah daerah (Pemda) tempat tambang Freeport beroperasi. Luhut memang belum bisa memberitahu berapa besar porsi saham yang akan didapat Pemda Papua, tapi setidaknya harus di atas 5%.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sempat menyebutkan dari 51% saham divestasi Freeport, sebanyak 5% sampai 10% akan menjadi Jatah daerah. "Mungkin lima sampai berapa persen," ujarnya.
