Masih Ada BUMN Tambang yang Belum Berstatus Bebas Masalah

Anggita Rezki Amelia
27 Februari 2017, 20:05
Tambang
KATADATA
Tambang

Mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang tata cara evaluasi penerbitan IUP minerba, penataan IUP nonCnC berakhir pada 2 Januari 2017. Namun menurut Aryanto, hingga kini masih terdapat ribuan IUP di daerah yang belum berstatus CnC.

Berdasarkan aturan tersebut, kata dia, Menteri ESDM maupun gubernur wajib melakukan pengakhiran atau pencabutan terhadap IUP nonCnC dan yang berakhir masa berlakunya. “Akan tetapi sampai hari ini tidak ada perkembangan yang signifikan,” kata dia dalam konferensi pers Koalisi AntiMafia Sumber Daya Alam di Jakarta, Senin (27/2).

Selain itu, PWYP juga menyoroti persoalan lubang tambang di Kalimantan Timur, yang mengakibatkan nyawa 26 orang melayang. Akibat peristiwa-peristiwa itu, pemerintah dan daerah akhirnya membentuk “Task Force Lubang Tambang” oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Sejak penandatanganan pakta integritas sampai dengan meminta rekomendasi dari Komnas HAM sebagai tindak lanjut dari peristiwa itu.

“Namun sampai kini belum ada rekomendasi yang signifikan, lambatnya penegakan hukum dan lembeknya sanksi,” kata dia. (Baca: Ubah Status Kontrak, Amman Dapat Izin Ekspor dari Kemendag)

PWYP juga menilai banyak pekerjaan rumah di sektor tambang lainnya yang belum selesai. Dia meminta pemerintah dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan cepat. Kementerian ESDM harus segera mengumumkan daftar seluruh IUP di Indonesia, mulai dari nama perusahaan, pemilik, status CnC/nonCnC, dan luas lahan, hingga tunggakan kewajiban baik administratif, keuangan dan lingkungan yang belum diselesaikan.

Selain itu ia meminta Kementerian ESDM segera mencabut empat IUP nasional yang belum berstatus CnC dan segera melakukan evaluasi kembali terhadap seluruh IUP nasional yang berstatus CnC. “Jangan cuma daerah saja yang disuruh tertib, nasional juga,” kata dia.

Pemerintah juga harus memberlakukan sekaligus mengumumkan daftar hitam (black list) perusahaan yang terbukti melakukan kejahatan pertambangan termasuk pemilik sesunguhnya (beneficial ownership). Kemudian memastikan perusahaan maupun pemiliknya tidak mendapatkan layanan publik.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...