Perluas PT Smelting, Freeport Beri Sinyal Enggan Bangun Smelter Baru
Tanda-tanda PT Freeport Indonesia untuk tidak membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral alias smelter semakin jelas. Perusahaan asal Amerika Serikat itu memilih melakukan ekspansi pabrik yang sudah ada, yaitu PT Smelting, di Gresik, Jawa Timur.
Penandatangan nota kesepakatan atau MoU antara Mitsubsihi Material Corporation (MMC) dengan Freeport telah berlangsung pada Jumat, 13 November 2020. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menyaksikan acara itu.
Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan ekspansi pabrik yang berdiri sejak 1996 tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitasnya. Dari awalnya 1 juta menjadi 1,3 juta dry metrik ton per tahun.
Pekerjaan ekspansi Smelting akan selesai pada 2023. “Ekspansi ini merupakan pemenuhan kewajiban Freeport terkait pengolahan dan/atau pemurnian konsentrat di dalam negeri,” ujarnya kepada Katadata.co.id, Senin (16/11).
Sinyal Freeport tidak akan membangun smelter baru terlihat pada akhir bulan lalu. Chief Executive Officer Freeport McMoran Richard Adkerson mengatakan proyek itu tidak ekonomis dan memakan biaya besar.
Sebagai gantinya, ia menawarkan alternatif lain. “Ketimbang membangun smelter baru, lebih baik memperluas kapasitas smelter existing dan menambah pabrik logam mulia,” katanya dalam telepon konferensi, dikutip dari situs Nasdaq.
Executive Vice President and Chief Financial Officer Freeport McMoran Kathleen Quirk menghitung biaya membangun smelter sangat besar ketimbang perluasan pabrik yang sudah ada. Untuk pabrik baru investasinya mencapai US$ 3 miliar. “Untuk perluasan smelter sekitar US$ 250 juta,” ucapnya.
Sebagai informasi, Freeport McMoran merupakan pemegang saham 49% Freeport Indonesia. Sisa kepemilikan saham itu ada di tangan pemerintah, melalui MIND ID alias PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).
Smelting merupakan smelter tembaga pertama Indonesia yang dibangun Freeport bersama konsorsium Jepang. Operatornya adalah Mitsubishi. Kapasitasnya mencapai 1 juta ton konsentrat tembaga yang mampu diolah menjadi 300 ribu ton katoda per tahun. Di pabrik ini, Freeport memurnikan 40% seluruh produksi tembaganya yang berasal dari tambang Grasberg di Mimika, Papua.
Pemerintah Perlu Beri Sanksi Freeport
Pakar hukum pertambangan Ahmad Redi berpendapat langkah Freeport tersebut merupakan lobi agar kewajiban utama untuk membangun smelter baru tidak dilaksanakan. Padahal secara normatif, baik di dalam undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Minerba, serta head of agreement antara pemerintah dan PTFI, dan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), perusahaan wajib membangun smelter.
Ia pun menghimbau agar pemerintah tegas dalam menghadapi Freeport kali ini. Sanksi dan pencabutan izin operasi sementara dapat mnejadi opsi. Pasalnya, selama ini pemerintah terkesan abai dan memberi keringanan kepada perusahaan. “Bila tiba-tiba mau ekpansi, maka hal ini tidak sesuai dengan kewajiban hukum Freeport,” katanya.
Direktur Center for Indonesian Resources Strategic Studies (Cirrus) Budi Santoso mempertanyakan terkait ekspansi dan kepemilikan saham di Smelting. Hal ini berkaitan dengan seberapa besar manfaatnya bagi negara. "Karena Freeport Indonesia sahamnya minoritas di Smelting," ujarnya.
Dia pun mendorong pemerintah supaya tegas dengan Freeport soal komitmen mereka terhadap pembangunan smelter baru. Pasalnya, sejauh ini pemerintah hanya tegas dengan tambang kecil namun tidak dengan tambang besar.
Menanggapi hal tersebut, Riza mengatakan perusahaan tetap berkomitmen untuk membangun smelter. Namun, dia tak mau membeberkan secara detail progress pembangunannya. "Komitmen PTFI masih sama untuk membangun smelter baru," ujarnya.
