Asosiasi Tambang Usul Tarif Progresif Royalti Batu Bara, Maksimal 20%

Image title
9 Februari 2021, 18:42
apbi, batu bara, minerba, pertambangan, uu minerba, royalti batu bara
ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/foc.
APBI mengusulkan tarif royalti batu bara naik dari 13,5% menjadi 14% hingga maksimal 20%.

Pendapatan minerba tersebut  81% dari total pendapatan sumber daya nonmigas yang mencapai Rp 30,98 triliun pada 2019. Penerimaan  lainnya berasal dari sektor kehutanan Rp 4,51 triliun, perikanan Rp 625 miliar, dan panas bumi Rp 878 miliar.

Sembilan Insentif untuk Hilirisasi Batu Bara

Untuk mengurangi ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG) alias elpiji proyek hilirisasi batu bara pun menjadi tumpuan. Produk akhir dari proyek ini adalah bahan bakar bernama dimethyl ether atau DME. 

Guna merealisasikan program tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menabur sembilan insentif. Pertama, pemberian royalti hingga 0% bagi perusahaan tambang batu bara yang melakukan hilirisasi. Hal ini pun tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja. 

Kedua, formula harga khusus batu bara untuk gasifikasi. Ketiga, masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP) sesuai umur ekonomis proyek gasifikasi. Keempat, pemberian tax holiday.

Kelima, pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN jasa pengolahan batu bara menjadi gas alam sintetis atau syngas sebesar 0%. Keenam, pembebasan PPN untuk tahapan perancangan, pengadaan, dan konstruksi (EPC) yang memakai kandungan lokal. 

Ketujuh, harga patokan produk gasifikasi seperti harga patokan DME. Kedelapan, pengalihan sebagian subsidi elpiji ke DME sesuai porsi yang disubstitusi. Dan terakhir, adanya kepastian pihak yang menyerap atau offtaker produk tersebut.

Kementerian ESDM bersama Kementerian Keuangan masih membahas kesembilan insentif itu. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani sempat mengatakan saat ini pemerintah tengah mempersiapkan regulasi turunan dari UU Cipta Kerja tersebut.

Bentuk dan jenis ketentuan insentif masih akan dibahas setelah arah regulasinya ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah. "Untuk detailnya masih akan dibicarakan secara komprehensif, termasuk regulasinya," kata dia kepada Katadata.co.id pada pertengahan Desember lalu.

Halaman:
Reporter: Verda Nano Setiawan
Editor: Sorta Tobing
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...