DPR Desak SKK Migas Tindak Lanjuti Penyimpangan Cost Recovery Dua KKKS
Komisi VII DPR mendesak SKK Migas untuk segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penyelewengan penggantian biaya operasi atau cost recovery dari dua kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Dua KKKS tersebut yaitu ConocoPhillips (Grissik) Ltd yang mengelola Blok Corridor dan Medco E&P Natuna Ltd di wilayah kerja South Natuna Sea Block B.
Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Setiawan Handoko menjelaskan temuan BPK ini terkait pengeluaran KKKS nonrutin yang melebihi authorization for expenditure (AFE) atau budget. Menurutnya kelebihan tersebut bisa saja disebabkan adanya kendala atau keadaaan di lapangan yang tak bisa dihindari.
"AFE setiap saat begitu selesai proyek dan pengadaan ini akan di tutup di SKK Migas sesuai pengerjaannya, supaya anggarannya bisa dibenarkan," kata Arief dalam RDP bersama Komisi VII, Kamis (27/5).
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Hariyadi pun meminta tindak lanjut atas rekomendasi temuan BPK tersebut yakni agar SKK Migas memerintahkan ConocoPhillips melakukan renegosiasi harga dan memperhitungkan selisih harga kontrak.
Arief mengatakan bahwa SKK Migas harus mempelajari rekomendasi BPK. Pasalnya renegosiasi kontrak belum tentu dapat dilakukan. "Ini terkait nilai kontrak vendor ada pekerjaan tambah sehingga menambah nilai kontrak. Nah ini sedang kami lihat di sana," ujarnya.
Tak puas, Hariyadi pun mengatakan jika temuan BPK sudah jelas untuk segera ditindaklanjuti. Pasalnya ada 18 temuan yang memuat 23 permasalahan dalam pelaksanaan proyek yang dikerjakan ConocoPhillips dan Medco.
"Kalau bapak belum tahu tindak lanjutnya padahal indeks ikhtisar semester 1 sudah diserahkan tahun kemarin. Jadi di sini ada itikad baik nggak?" katanya.
Hariyadi pun meminta keseriusan SKK Migas dalam menindaklanjuti temuan tersebut. Dia juga meminta adanya audit investigasi lanjutan untuk melihat potensi adanya pelanggaran hukum dalam persoalan ini. "Ini berimplikasi pada hukum. Selama itu tidak ditindaklanjuti saya minta pemeriksaan lanjutan," ujarnya.
Arief pun membantah jika dikatakan SKK Migas tidak mau menindaklanjuti temuan tersebut. Hanya saja temuan BPK memiliki daftar item yang cukup banyak. Serta ada tata urutan dan waktu kapan SKK Migas perlu menanggapi persoalan tersebut.
"Bukan berarti tidak kami tindak lanjuti. Saya tahu persis ancaman penjara kalau main main di BPK. Jadi kami akan rinci dulu," ujarnya.
Hasil Temuan BPK
Ada 18 temuan dari audit BPK yang memuat 23 permasalahan dalam pelaksanaan dua proyek yang digarap ConocoPhillips dan Medco yang meliputi enam kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 17 ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
