Proyek DME Batu Bara di Tanjung Enim Ditargetkan Rampung 2,5 Tahun
Pemerintah akhirnya memulai pembangunan proyek gasifikasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Proyek ini ditargergatkan dapat selesai dalam waktu 30 bulan.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek senilai US$ 15 miliar (Rp 215 triliun) ini awalnya ditargetkan selesai dalam waktu 36 bulan. Namun ia meminta agar target penyelesaian dapat dipercepat menjadi 30 bulan atau 2,5 tahun.
"Kami rapat dengan Air Products minta 30 bulan," kata Bahlil dalam Groundbreaking Proyek Hilirisasi Batu Bara Menjadi Dimetil Eter, Kab. Muara Enim, Senin (24/1), yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Lebih lanjut, Bahlil menyebut investasi proyek DME hasil kerja sama Air Product dengan PT Bukit Asam dan Pertamina ini sepenuhnya berasal dari Amerika Serikat. Hal ini menepis anggapan bahwa investasi bukan hanya berasal dari Korea, Jepang, dan Cina saja.
"Sekaligus penyampaian bahwa gak benar kalau negara ini hanya fokus pada satu negara, ini buktinya kita buat perimbanagan. Amerika cukup gede setelah Freeport untuk tahun ini," kata Bahlil di hadapan Presiden Jokowi.
Menanggapi hal tersebut Jokowi minta jajarannya untuk memastikan proyek tersebut dapat rampung sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Pasalnya proyek ini akan membuka 11-12 ribu lapangan pekerjaan.
Adapun jika terdapat lima investasi semacam ini, maka potensi lapangan pekerjaan yang terbuka dapat mencapai 70 ribu. Karena itu, Presiden akan terus mengawasi dan memastikan agar proyek ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.
"Untuk memastikan ini selesai sesuai yang disampaikan Air Product dan Kementerian investasi 30 bulan, jangan ada mundur-mundur lagi yang kita harapkan nanti setelah di sini selesai dimulai lagi di tempat lain," kata dia.
Apabila sudah berproduksi, proyek tersebut diharapkan bisa mengurangi beban subsidi LPG dari APBN hingga triliunan rupiah. "Nanti bisa berproduksi, bisa kurangi subsidi APBN kurang lebih Rp 7 triliun," kata Jokowi.
Menurutnya, Indonesia telah mengimpor LPG dalam jumlah besar, yaitu Rp 80 triliun dari total kebutuhan Rp 100 triliun. Selain itu, pemerintah masih harus menyalurkan subsidi LPG sebesar Rp 70 triliun. Padahal, Indonesia memiliki pasokan batu bara dalam jumlah besar yang bisa diolah menjadi DME untuk menggantikan LPG.
