Batasi BBM Bersubsidi, Pertamina Gunakan Data Korlantas Polri
PT Pertamina (Persero) akan menggandeng Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) untuk menjalankan skema pembatasan BBM bersubsidi Pertalite dan Solar.
Data berupa nomor polisi, pemilik, dan spesifikasi kendaraan serta kapasitas mesin atau besaran CC yang dihimpun dari Korlantas Polri akan diintegrasikan dengan MyPertamina.
Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Nicke Widyawati, mengatakan langkah ini sedang berjalan sembari menunggu pengesahan aturan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi yang tertulis di revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM).
Hingga saat ini, baru ada 2 juta kendaraan atau 6,4% dari total 33 juta kendaraan roda empat yang tercatat.
"Kami tidak bisa menunggu ini sampai harus terdaftar semua padahal kami berharap revisi Perpres segera mungkin," kata Nicke dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VI DPR pada Kamis (8/9).
Nicke menambahkan, Pertamina akan berkoordinasi dengan Korlantas Polri yang memiliki bank data dari 144 juta kendaraan. Data-data ini nantinya akan otomatis terhubung dengan nozzle atau dispenser pom bensin.
Menurut paparannya, Nicke menjelaskan bahwa stok BBM Pertalite dan Solar lebih banyak diserap oleh kendaraan darat. Adapun Solar 74% disalurkan ke kendaraan darat, perikanan 13,6%, pertanian 6,6%, pelayanan umum 0,3%, industri kecil 0,5%, dan transportasi khusus 5,1%.
Secara umum, kendaraan barang logistik menjadi sektor dengan serapan tertinggi mencapai 60%. Disusul oleh truk tambang perkebunan 13% dan 9,6% untuk mobil penumpang roda barang.
Lebih lanjut, kata Nicke, konsumsi BBM Pertalite mayoritas mengalir ke masyarakat mampu yang mencapai 80%. Sementara 20% sisanya dinikmati oleh masyarakat tidak mempu. Berdasarkan volume penjualan, 70% dikonsumsi roda empat.
"Untuk roda empat itu 97.8% kendaraan pribadi, ojek daring hanya 2,2%, taksi daring hanya 0,6%, angkot 0,4%, taksi kuning 0,3%. Pertalite banyak dikonsumsi kendaraan pribadi," ujarnya. "Sembari tunggu revisi Perpres 191, kami sudah masukkan data-data ke dalam sistem digitalisasi SPBU."
