SKK Migas Setujui Insentif Harga Gas untuk Dorong Proyek Jargas PGN
SKK Migas mendukung upaya PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk memperoleh insentif harga pembelian gas hulu sebesar US$ 4,72 per MMBTU dari sebelumnya US$ 6,5-7 per MMBTU. Insentif ini diharapkan dapat mendorong percepatan proyek pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga.
Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto, menyampaikan permintaan PGN dapat direalisasikan mengingat ada sejumlah Wilayah Kerja (WK) yang sanggup menghasilkan gas dengan nilai keekonomian US$ 4,5-US$ 4,7 per MMBTU.
"Mungkin US$ 4,72 bisa dari beberapa WK, buktinya ada yang bisa suplai US$ 4,7, US$ 4,5. Jadi tergantung lapangannya," kata Dwi saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR di Gedung Nusantara I pada Rabu (1/2).
Menurut Dwi, harga keekonomian gas sangat tergantung pada kondisi tiap-tiap lapangan karena memiliki tingkat usaha eksploitasi yang beragam. Tingkat kesulitan dalam mengakut sumber daya gas bumi tersebut sejalan dengan modal investasi yang dikeluarkan oleh pelaku usaha migas.
Makin sulit medan atau lokasi lapangan, maka makin tinggi nilai investasi yang dibutuhkan. "Maka di hulu ada beberapa plan of development yang harga gasnya baru ekonomis saat mencapai US$ 5, itu harus dipenuhi," ujar Dwi.
Sebelumnya, PT PGN menyampaikan bahwa permohonan pemangkasan harga gas hulu ini berangkat dari langkah pemerintah yang menghentikan penyaluran pendanaan APBN untuk pembangunan jargas rumah tangga sejak tahun 2022.
Sehingga, pendanaan untuk pembangunan jargas kini hanya berasal dari pendanaan internal perusahaan. Adapun alokasi APBN untuk pembangunan jargas PGN dialihkan untuk pembangunan jaringan pipa Cirebon-Semarang (Cisem).
Direktur Utama PT PGN, Muhammad Haryo Yunianto, mengatakan kemampuan perseroan hanya berada di angka 400 ribu jargas per tahun. Dia berharap, sisa 600 ribu jargas rumah tangga bisa dibangun oleh pemerintah lewat mekanisme KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
Lebih lanjut, kata Haryo, pembelian harga gas hulu US$ 6,5-7 per MMBTU dinilai memberatkan keekonomian investasi pembangunan jargas rumah tangga yang dibangun oleh perusahaan.
"Kami harus bertanggungjawab untuk mengembalikan investasi ditengah tugas kami yang harus memberikan layanan kepada masyarakat," kata Haryo dalam RDP dengan Komisi VII.
Haryo menyampakan bahwa pihanya juga telah menyampaikan surat permohonan kepada Kementerian ESDM untuk menurunkan harga gas hulu di batas harga maksimum US$ 4,72 per MMBTU. "Kami mohon dukungan karena kami masih membeli gas di harga B to B, sehingga ini memberatkan keekonomian investasi kami," ujar Haryo.
